Analisis Pengendalian Mutu Pengawasan (Studi pada Inspektorat Kabupaten Purworejo)

TRI MAYA APRIYAS, Zuni Barokah, S.E., M.Comm., Ph.D., CA.

2019 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian mutu pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo. Aparat pemeriksa dan pengawas pemerintah menjadi sorotan publik karena mereka dianggap sebagai ujung tombak dalam penerapan good governance di lembaga pemerintahan. Pengendalian atas mutu pengawasan ialah hal pokok yang wajib dilaksanakan untuk meminimalisasi hal-hal yang menyimpang ketika proses pengawasan berlangsung. Berdasarkan atas pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Kabupaten/ Kota Purworejo dari tahun ke tahun baik yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian masih terdapat adanya temuan kelemahan sistem pengendalian internal, masalah pencatatan aset, dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang (Opini BPK LKPD, 2011-2015). Adanya perbedaan penilaian antara BPK dengan Inspektorat Kabupaten Purworejo dimana BPK masih menemukan masalah pada unit organisasi Pemerintah Kabupaten Purworejo walaupun sebelumnya telah diawasi oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo disinyalir karena pengendalian mutu pengawasan di Inspektorat Kabupaten Purworejo kurang terjamin mutunya karena hasil dengan BPK tidak sejalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap pengendalian mutu pengawasan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah nomor 19 Tahun 2009. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengendalian mutu pengawasan di Inspektorat Kabupaten Purworejo kurang berjalan optimal karena ada beberapa prosedur pengendalian mutu pengawasan yang tidak dijalankan.

This research was to analyze the quality supervision at the Purworejo District Inspectorate. Government inspectors and supervisors become the public spotlight since they are considered the central figure in the implementation of good governance in government institutions. Control over the quality supervision is a principal action that must be implemented to minimize any deviation when the audit process takes place. The results of assessments by the Audit Board of Purworejo District/City year to year of those with the unqualified and qualified opinions still indicated weaknesses in the internal control system, problems of recording assets, and non-compliance with laws (Opinions of the Audit Board and Local Government Financial Statements, 2011-2015). Differences in the assessments by the Audit Board and the Inspectorate of Purworejo District were also found. The Audit Board still discovered problems in the organizational unit of Purworejo District Government even though the Inspectorate of Purworejo District had supervised them. It was assumed that the quality supervision in the Inspectorate of Purworejo District was still poor so that the results were not in line with that of the Audit Board. This research applied a descriptive qualitative method to examine the quality supervision by referring to the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform concerning Audit Quality Control-Internal Auditing of Government Apparatus number 19 of 2009. Data were collected from interviews, observations, and documentations. The results showed that overall the quality supervision in the Inspectorate of Purworejo District was not optimal. There were some quality control procedures not yet implemented.

Kata Kunci : Pengendalian mutu pengawasan, PKMA APIP, Inspektorat