ANALISIS KEBIJAKAN STAKEHOLDER PEMBUATAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

RIMSON A SIANTURI, Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA.; dr. Giovanni Van Empel, M.Sc

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Latar Belakang : Pada akhir tahun 2018 Kabupaten Toba Samosir sudah memiliki kebijakan berupa peraturan bupati tentang kawasan tanpa rokok, tetapi belum ada SKPD yang memiliki aturan tersendiri tentang KTR, sehingga dianggap perlu dilakukan analisis kebijakan stakeholder pembuatan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Toba Samosir. Tujuan Penelitian : Mengeksplorasi kepedulian dan pemahanan stakeholder tentang UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di Kabupaten Toba Samosir. Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, subjek atau informan penelitian sebanyak 8 orang yang terdiri dari pimpinan daerah, pimpinan SKPD, legislatif, tokoh masyarakat dan LSM. Penelitian menggunakan rancangan studi kasus dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi kemudian dianalisis. Hasil : Semua stakeholder mempunyai pemahaman yang sama tentang bahaya asap rokok yang dapat merugikan kesehatan dan perekonomian keluarga. Tetapi tidak membuat stakeholder untuk berhenti merokok. Perokok aktif masih belum bisa meninggalkan kebiasaan merokok dikarenakan rokok sudah menjadi kebutuhan pokok dan sebagai tanda pergaulan di masyarakat. Perokok aktif akan berhenti atau dapat mengurangi jumlah perokok apabila sudah ada kebijakan yang lebih tinggi berupa Perda. Kebijakan KTR bukan melarang orang untuk merokok, tetapi mengatur orang untuk tidak sembarangan merokok sehingga dapat mengurangi keterpaparan asap rokok terhadap orang yang tidak merokok. Posisi stakeholder terhadap kebijakan KTR sangat positif, tetapi masih ditemukan asbak rokok di meja kerja dan masih ada pegawai yang merokok saat bekerja, untuk itu masih dianggap perlu sosialisasi atau pemahaman yang intens terhadap bahaya asap rokok. Kesimpulan : Merokok dapat merugikan kesehatan dan perekonomian keluarga, tetapi hal tersebut tidak membuat untuk berhenti merokok karena merokok sudah menjadi kebutuhan dan pergaulan sehari-hari. Merokok adalah hak asasi dan rokok adalah produk legal, sehingga perlu kebijakan yang lebih tegas dan memaksa untuk tidak merokok sembarangan. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan untuk meningkatkan dukungan terhadap KTR.

Background: By the end of 2018, Toba Samosir Regency already had a policy in the form of a regent regulation concerning non-smoking areas, but there was no SKPD that had its own rules regarding KTR, so it was deemed necessary to carry out stakeholder policy analysis in non-smoking policy making in Toba Samosir Regency. Objectives: Explore stakeholders concerns and concerns about the Health Law Number 36 of 2009 in Toba Samosir Regency. Methods: This study was a qualitative research, subject or research informant as many as eight people consisting of regional leaders, SKPD leaders, legislators, community leaders and NGOs. Research uses a case study design and data collection is done through in-depth interviews and observations and then analyzed. Result: All stakeholders have the same understanding of the dangers of cigarette smoke which can harm the health and economy of the family. But it does not make stakeholders stop smoking. Active smokers still cannot leave the habit of smoking because smoking has become a basic necessity and as a sign of association in society. Active smokers will stop or can reduce the number of smokers if there is a higher policy in the form of Perda. The KTR policy does not prohibit people from smoking, but regulates people not to smoke so that they can reduce the exposure of cigarette smoke to non-smokers. The position of stakeholders on the KTR policy is very positive, but cigarette ashtrays are still found on the workbench and there are still employees who smoke while working, for that reason it is still considered necessary to socialize or an intense understanding of the dangers of cigarette smoke. Conclusion: Smoking can be detrimental to the health and economy of the family, but it does not stop smoking because smoking has become a necessity and daily interaction. Smoking is a human right and cigarettes are legal products, so policies that are more decisive and require not to smoke carelessly are needed. Increased coordination and cooperation between stakeholders is needed to increase support for KTR.

Kata Kunci : analisis kebijakan, stakeholder, kawasan tanpa rokok, policy analysis, stakeholders, areas without cigarettes