HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN STATUS MEROKOK PADA LAKI-LAKI DI INDONESIA (ANALISIS DATA SURVEI INDIKATOR KESEHATAN NASIONAL (SIRKESNAS) 2016)

NUR AENI AMALIAH, Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA; Drs. Zulaela, Dipl. Med. Stats., M.Si.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Latar belakang: Salah satu tujuan penetapan kawasan tanpa rokok adalah menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Prevalensi perokok setiap hari pada laki-laki di Indonesia tahun 2013 mencapai 64,9% dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pelaksanaan program pengendalian tembakau yang komprehensif dapat mengurangi prevalensi merokok, kematian dan biaya perawatan kesehatan. Kebijakan KTR sebagai salah satu bagian dari pengendalian dampak konsumsi tembakau belum dilakukan evaluasi secara nasional. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan KTR, yaitu ada tidak hubungan antara pembatasan ruang merokok dengan status merokok pada laki-laki di Indonesia. Metode: Penelitian dengan desain potong lintang menggunakan data Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 untuk menilai hubungan antara kebijakan KTR, status perkawinan, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tempat tinggal (perdesaan/perkotaan) dengan status merokok penduduk laki-laki di Indonesia umur �10 tahun. Analisis menggunakan kai kuadrat untuk menilai hubungan antara status merokok dengan kebijakan kawasan tanpa rokok, dan analisis regresi logistik untuk mengetahui variabel yang secara bersama-sama mempengaruhi status merokok laki-laki di Indonesia. Penelitian ini tidak menganalisis implementasi kebijakan di kabupaten/kota. Hasil: Ada hubungan antara kebijakan KTR (OR: 1,11; 95% CI: 1,06-1,16), status perkawinan (OR: 5,21; 95% CI: 4,95-5,49), umur (OR: 11,80; 95% CI 11,02-12,63), tingkat pendidikan (OR: 1,96; 95% CI: 1,79-2,15), jenis pekerjaan (OR:8,94; 95% CI: 8,39-9,53), dan tempat tinggal (OR: 1,14; 95% CI: 1,09-1,20) dengan status merokok pada laki-laki di Indonesia. Variabel yang paling mempengaruhi status merokok laki-laki di Indonesia adalah kebijakan KTR, umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Kesimpulan: Semua kabupaten/kota harus memiliki kebijakan KTR sebagai upaya pengendalian tembakau yang komprehensif di Indonesia. Implementasi kebijakan KTR di kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar efek dalam menekan prevalensi merokok dapat terlihat. Intervensi secara spesifik dapat berkaitan dengan perkawinan, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tempat tinggal (perdesaan/ perkotaan).

Background: One of the legitimate goals of smoke free area policy aimed at reducing the number of smokers and preventing the early initiation of smoking. The prevalence of daily smokers among male in Indonesia in 2013 reached 64.9% and increased nationally year over year. The implementation of a comprehensive tobacco control program can reduce the prevalence of smoking, death and health care costs. Smoke free area policy as part of controlling tobacco consumption has not been evaluated nationally. This study aims to analyze the smoke free area policy, is there a relationship between the restrictions on smoking space on smoking status among male in Indonesia. Methods: The cross-sectional study used the 2016 National Health Indicator Survey (Sirkesnas) to assess the relationship between smoke free area policy, marital status, age, education level, type of work and residence (rural/urban) with the smoking status among male in Indonesia aged ten years. The analysis used chi squared to assess the relationship of smoke free area policy and smoking status. We use logistic regression to assess the adjusted association between these factors and smoking status. This study did not analyze the implementation of policies in districts/cities. Results: There was a relationship between smoke free area policy (OR: 1.11; 95% CI: 1.06-1.16), marital status (OR: 5.21; 95% CI: 4.95-5.49), age (OR : 11.80; 95% CI 11.02-12.63), level of education (OR: 1.96; 95% CI: 1.79-2.15), type of work (OR: 8,94; 95% CI: 8.39-9.53), and residence (OR: 1.14; 95% CI: 1.09-1.20) with smoking status among male in Indonesia. Variables that were related to smoking status among male in Indonesia were smoke free area policy, age, education level, and type of work. Conclusion: All districts/cities should legitimize smoke free area policy as a comprehensive tobacco control in Indonesia. The implementation of smoke free area policiy in districts/cities needs to be improved so that the effects in reducing the prevalence of smoking can be seen. Specific interventions can be related to marital status, age, education level, type of work, and residence (rural/urban).

Kata Kunci : kebijakan kawasan tanpa rokok, status merokok pada laki-laki