Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Yogyakarta

LYDIA DE VEGA SAMOSIR, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Bersama sebagai solusi dalam ketatalaksanaan sistem pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Kota Yogyakarta. Kedua, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bersama dan solusi yang ditawarkan oleh struktur hukum terkait sebagai pihak yang terlibat dalam system pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan yakni dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian berada di Rupbasan Klas I Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, dan Kejari Yogyakarta. Pengambilan data primer menggunakan non-propability sampling jenis purposive sampling kemudian data dari penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian didapatkan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Pertama, Peraturan Bersama tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan tidak berjalan di Kota Yogyakarta, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan masih dilakukan di instansi masing-masing yang bertanggung jawab secara yuridis tanpa koordinasi. Kedua, terdapat kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bersama. Kendala utama berasal dari struktur hukum, seperti ketidaktahuan akan berbagai peraturan terkait yang mencakup aturan mengenai tugas dan kewenangan institusi dalam sistem peradilan pidana, alasan birokrasi, dan belum ada upaya konkrit untuk melaksanakan sistem pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan sebagaimana yang diamanatkan KUHAP. Kendala selanjutnya adalah sarana prasarana dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dan Peraturan Bersama yang seharusnya berkekuatan hukum mengikat. Pada pelaksanannya Peraturan Bersama tidak menjadi pedoman bagi instansi yang terlibat dalam sistem pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Kota Yogyakarta.

This research has two purposes. First, to discover and analyze the implementation of the Joint Regulation as a solution for confiscated objects and expropriation objects management system especially in Yogyakarta city. Secondly, to discover the obstacles in implementing the Joint Regulation and the solutions offered by relevant legal structure who is directly involved in the management system of confiscated objects and expropriation objects in Yogyakarta city. The research method used in this research is empirical juridical. This research utilizes primary data from interviews and secondary data in the form of library research, primary, secondary, and tertiary legal materials. The research takes place in Rupbasan Klas I Yogyakarta, Resort Police of Yogyakarta, and State Prosecutor's office Yogyakarta. Primary data are collected using non-probability sampling with purposive sampling. Data obtained are analyzed with qualitative method. The results of the legal research are obtained based on the research questions. First, the Joint Regulation about Management System Synchronization of Confiscated Objects and Expropriation Objects is not implemented in Yogyakarta city. Management of confiscated objects and expropriation objects are still carried out in institutions that are legally responsible, without coordination. Second, there are obstacles in implementing the Joint Regulation. The main obstacle comes from the legal structure, such as ignorance of various related regulations which include rules regarding the duties and authorities of institutions in the criminal justice system, bureaucratic reasons, and the nonexistence of concrete effort from the legal structures to implement confiscated objects and expropriation objects management system as mandated by the Criminal Procedure Code. The next obstacle is the infrastructure to manage confiscated objects and expropriation objects and the fact that the Joint Regulation should have been legally binding. On the implementation, the Joint Regulation is not used as a guideline for the institutions involved in the management system of confiscated objects and expropriation objects in Yogyakarta city.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, Sistem Pengelolaan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan