Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Imam Prabowo, Niken Subekti Budi Utami,S.H.,M.Si

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan dan pelaksanaan hak atas restitusi perempuan korban kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulisan hukum ini bersifat normatif empiris, karena menggabungkan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, karena penulisan hukum ini memberikan gambaran yang jelas tentang variabel yang akan dilakukan penelitian terhadap penulisan hukum ini. Bahan penelitian diperoleh melalui penelitian empiris menghasilkan data primer dan penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder. Penulisan hukum ini memperoleh kesimpulan proses penentuan hak restitusi perempuan korban kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dalam sidang perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa berdasarkan KUHAP. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Wates telah menangani 2 kasus permohonan restitusi. Adapun dalam praktiknya proses penentuan hak restitusi masih menimbulkan permasalahan yaitu perangkat hukum dan perspektif penegak hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual tidak berpihak kepada korban, kewenangan LPSK terlampau absolut dalam tahapan proses restitusi dan ketiadaan aturan yang jelas tentang proses restitusi sehingga menyebabkan hakim pengadilan negeri memiliki pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan hukum acara restitusi dalam proses peradilan. Proses pelaksanaan hak atas restitusi korban kekerasan seksual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik. Hal ini karena PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban tidak mengatur ketentuan mengenai eksekusi dan upaya paksa terhadap putusan permohonan restitusi. Oleh sebab itu, Jaksa Kejaksaan Kulonprogo melakukan inovasi agar pelaku melaksanakan kewajiban restitusi kepada korban. Kerumitan dalam proses restitusi melalui jalur litigasi, mendorong korban kekerasan seksual mengupayakan pelaksanaan restitusi melalui jalur non litihgasi yaitu melalui mediasi.

The legal writing aims to determine the process and implementing the restitution right of women sexual violence victims in the Special Region of Yogyakarta This legal writing is empirical normative, because it combines types of normative legal research and empirical legal research. The nature of research in writing this law is descriptive, because writing this law provides a clear picture of the variables that will be carried out research on the writing of this law. The research material was obtained through empirical research to produce primary data and library research to produce secondary data. This legal writing concludes the process of determining the restitution rights of women sexual violence victims in the Special Region of Yogyakarta carried out in criminal proceedings with regular inspection events based on the Criminal Procedure Code. Until now the Wates District Court has handled 2 cases of petition for restitution. In practice, the process of determining restitution rights still raises problems, namely legal instruments and law enforcers' perspectives on women victims of sexual violence who do not side with victims, LPSK's authority is too absolute in the process of restitution and the absence of clear rules on the process of restitution. different in interpreting the procedure for restitution in the judicial process. The process of implementing the right to restitution to victims sexual violence victims in the territory of the Special Region of Yogyakarta in practice did not go well. This is because PP No. 7 of 2018 does not regulate provisions regarding executions and forcible attempts against decisions on applications for restitution. Therefore, Prosecutors at the Prosecutor's Office Kulonprogo made an innovation so that the perpetrators carried out the obligation of restitution to the victims. The complexity in the process of restitution through litigation, encourages victims of sexual violence to seek the implementation of restitution through non-litigation channels, namely through mediation.

Kata Kunci : hak restitusi, reviktimisasi, perempuan, korban, kekerasan seksual