KEDUDUKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) PADA AKAD MURABAHAH BERDASARKAN PASAL 1868 KUHPERDATA jo. PERKABAN NOMOR 8 TAHUN 2012 (STUDI KASUS DI BPRS SARUMA SEJAHTERA, HALMAHERA SELATAN)

IRA SETIAWATI LAWALI, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H, M.Si

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penulisan hukum ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis APHT pada Akad Murabahah oleh PPAT di BPRS Saruma Sejahtera yang tidak sesuai dengan Perkaban No 8 tahun 2012 serta mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi APHT di akad Murabahah yang dibuat oleh PPAT di BPRS Saruma Sejahtera, yang tidak sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdata jo Perkaban Nomor 8 tahun 2012. Jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dan sifat penelitiannya penelitian deskriptif. Hasil penelitian, Seorang PPAT harus mengamalkan sumpah jabatan, diantaranya kecermatan saat buat akta, dan tidak boleh menjadikan alasan rangkap jabatan sebagai Notaris, atas kekeliruan pada APHT di akad Murabahah. Akibat hukum bila PPAT tidak perhatikan pembuatan APHT sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata jo perkaban Nomor 8 tahun 2012 : APHT tersebut tidak dapat dieksekusi bila ada perselisihan diantara para pihak, dan Kepala Kantor Pertanahan menolak pendaftaran akta PPAT yang tidak sesuai dengan Perkaban Nomor 8 tahun 2012

This law writing aims to find out and analyse why the APHT on the Murabahah contract by the PPAT at BPRS Saruma Sejahtera which is not under Regulation of Head National Land Agency (Perkaban) No 8 of 2012. Moreover, to analyses the legal consequences of APHT in the Murabahah contract made by the PPAT at BPRS Saruma Sejahtera, which are incompatible with article 1868 KUHPerdata jo Regulation of Head National Land Agency (Perkaban) Nomor 8 of 2012. The type of this research is emprical normative research, and the nature of the study is descriptive research. The results of the study, PPAT, is not accurate in making contract. Moreover, there are interlocking directorates as Notaries. If PPAT does not pay attention to the making of the APHT in accordance with article 1868 of the Civil Law jo Perkaban No 8 of 2012, as consequences, the APHT cannot be executed if the is a dispute between the parties, and the Head of The Land Office rejects the registration ot the PPAT certificate which is not in accordance with Perkaban No.8 of 2012

Kata Kunci : APHT, PPAT, Bank Syariah, Perkaban No.8 tahun 2012