Evaluasi Pengendalian Internal Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus di PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur)

ANGELICA B POLII, Didi Achjari, Prof. Dr., M.Com., Ak., CA.

2019 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Kebutuhan akan infrastruktur dapat berupa transportasi, air, fasilitas publik, dan yang tak kalah pentingnya adalah kebutuhan akan tenaga listrik. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan listrik, dibutuhkan pula penambahan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta pemeliharaan jaringan yang sudah ada. Kebutuhan PT. PLN UID Jawa Timur akan jaringan distribusi yang baru serta pemeliharaan jaringan distribusi yang sudah ada membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk penyediaan barang dan jasa terkait. Untuk itu, PLN memerlukan sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kompleksitas perusahaan agar dapat menunjang pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa serta merancang pengendalian yang sesuai agar aktivitas pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efektif dan efisien. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN menjelaskan bahwa setiap BUMN wajib membentuk sistem pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang prosedur pengadaan barang dan jasa serta efektivitas pengendalian internal dalam sistem informasi pengadaan barang dan jasa, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Sistem informasi pengadaan barang dan jasa dibandingkan dengan teori dari Bodnar (2013) dan penilaian efektivitas pengendalian internal mengacu pada kerangka COSO Internal Control 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek penelitian memiliki dua metode pengadaan yaitu secara manual dan menggunakan e- procurement serta penerapan pengendalian internal sudah efektif. Terdapat beberapa kekurangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa yaitu kurang maksimalnya penggunaan portal e-procurement yaitu hanya melakukan pengumuman dan mengisi kolom berita. Sedangkan untuk pengendalian internal, komponen penilaian risiko membutuhkan perbaikan dengan melakukan identifikasi risiko dan penilaian risiko fraud di seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

The need for infrastructure can be in the form of transportation; water; public facilities; and, no less important, the need for electricity. Along with the society's rising demands for electricity, there is the need to increase the number of power plants; transmission networks; distribution networks; and the need to maintain the existing networks. PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur's need for a new distribution network and for the maintenance of the existing networks require big funding for related goods and services procurements. Therefore, PLN needs a goods and services information system that is appropriate with the company's complexity in order to support the fulfillment of goods and services needs, and to design an appropriate control so that the goods and services procurement activity can run effectively and efficiently. The State-Owned Enterprises Minister's Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises asserts that every State-Owned Enterprise must develop an internal control system. This research aims to obtain a comprehension of the goods and services procurement procedures, and the effectiveness of the goods and services procurement information system's internal control, this research used a qualitative method with a case study approach conducted at PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur. The goods and services information system was compared with the theory from Bodnar (2013), and the internal control effectiveness assessment referred to the COSO Internal Control 2013 framework. The research results showed that the research object had two procurement methods, namely manual and e-procurement methods, and that the implementation of internal control had been effective. There were several weaknesses in the goods and services procurement system, such as the non maximum use of the e-procurement portal, it has been used only for announcements and news column feeds. Whereas for internal control, the component of risk assessment needs improvement by performing risk identification and fraud risk assessment throughout the process of goods and services procurement.

Kata Kunci : effectiveness, internal control, goods and services procurement information system, COCO Internal Control 2013