PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH

MELINDA MAHARANI, Dr. Supriyadi,S.H., M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah dan prospek pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder. Cara dan alat pengumpul data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang menyimpulkan hasil peneltian dari yang bersifat umum ke yang khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasannya mengenai tindak pidana penyerobotan tanah sudah tidak relevan lagi, mengingat rendahnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasannya dan dalam perkembangannya banyak sekali perubahan yang terjadi baik dalam pengaturan hukumnya maupun masyarakatnya dan terhadap prospek pengaturan yang akan datang mengenai tindak pidana penyerobotan tanah perlu dilakukannya perubahan pada KUHP dan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasannya sebagai aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana penyerobotan tanah.

The purpose of the study is to find out and analyze the basic consideration of the judge's decision in cases of the criminal act of land annexation and the prospect of arranging criminal sanctions against the future act of land annexation. This study uses descriptive normative legal research which is based on primary data and secondary data. The method of collecting primary data are obtained through an interview, while secondary data is obtained through document studies. Result of the study was analyzed in descriptive qualitative then drawn conclusions using deductive thinking method which concludes the result of the research from general to specific discussion. Based on the research result and discussion, it can be concluded that the application of the articles in Indonesian Criminal Code and Law Number 51 PRP of 1960 about the Prohibition of Use of Land without Rightful permits or Quasi regarding criminal acts of land annexation is no longer relevant. Considering the low criminal sanctions stipulated in Law Number 51 PRP of 1960 about the Prohibition of Use of Land without Rightful permits or Quasi and in its development there have been many changes occurred both in regulation and in the community and in regards with the prospect of future arrangements of criminal acts of land annexation, it is necessary to make changes to the Indonesian Criminal Code and renewal of Law Number 51 PRP of 1960 about the Prohibition on the Use of Land without Rightful Permits or Quasi as a special rule governing criminal acts of land annexation.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, Prospek Pengaturan/Criminal Sanctions, Land Annexation, Prospect of Arrangements