Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terpadu di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta

MOH YAZID MAWARDI, Dr. Suripto, MPA.

2019 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Panggungharjo merupakan kampung perkotaan yang sangat padat. Kepadatan penduduk Panggungharjo mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan desa-desa pada umumnya, begitupun sampah yang ditimbulkan; terutama sampah rumah tangga. Timbulan sampah tersebut tidak dapat ditangani secara mandiri oleh masyarakat; salah satu penyebabnya karena keterbatasan ruang. Akibatnya masyarakat membuang dan/atau membakar sampah mereka secara liar ditempat-tempat terbuka. Hal ini mendorong Pemerintah Desa Panggungharjo untuk bertindak guna mengatasi masalah persampahan yang ada. Wujud nyata pemerintah desa Panggungharjo dalam menanggulangi masalah ini adalah dengan menghadirkan layanan pengelolaan sampah yang dikemas dalam suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor; Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan Masyarakat dalam bentuk Lembaga yang bernama BUMDes. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang sistem pengelolaan sampah rumah tangga di desa Panggungharjo dan hambatan yang muncul (jika ada); terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek Peraturan, Kelembagaan, Teknik Operasional, Pembiayaan, dan Peran Serta Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan Lurah Desa Panggungharjo, Pihak Manajemen Pelaksana Operasional BUMDes, Kepala Unit Usaha Mandiri (KUPAS), karyawan KUPAS, dan beberapa masyarakat desa Pangungharjo. Selain itu observasi dan dokumentasi juga dilakukan guna memperoleh variasi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peraturan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Panggungharjo adalah Peraturan Desa nomor 7 tahun 2016 tentang pegelolaan sampah rumah tangga dan pedoman penyelenggaraan Bank Sampah. Perdes ini mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan sampah. (2) Lembaga Pengelola Persampahan adalah BUMDes. BUMDes merupakan perusahaan desa yang terdiri atas 3 aktor utama yang memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda; (a) Pemerintah Desa sebagai Komisaris; (b) Masyarakat sebagai Direksi (pelaksana operasional) adapun KUPAS merupakan Unit Pelaksana Tugas Direksi sebagai Penyedia Jasa Layanan Pengelolaan Sampah; dan (c) Lembaga Desa sebagai Pengawas. (3) Teknik operasional (penanganan awal sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah) dijalankan secara terpadu dan sesuai dengan kebijakan persampahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. (4) Biaya pengelolaan sampah rumah tangga di desa Panggungharjo didanai oleh pemerintah desa melalui APBDes dan retribusi layanan persampahan. Hasil penjualan produk olahan sampah juga merupakan tambahan pendapatan bagi BUMDes. Biaya operasional dan manajemen dalam pengelolaan sampah di Panggungharjo sudah terkover dari retribusi dan hasil penjualan produk olahan sampah. Pembiayaan lainnya dikover dari investasi pemerintah desa. (5) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Panggungharjo adalah meraka tidak keberatan membayar retribusi layanan persampahan. Hambatan yang muncul dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Panggungharjo adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Mereka tidak memilah sampah mereka sejak awal. Hal ini mengurangi keefektifan dan keefisiensian, baik biaya ataupun waktu, dalam Teknik operasional pengelolaan sampah. Guna meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Desa Panggungharjo membentuk Lembaga Pengelola sampah tingkat RT di 14 pedukuhan di Panggungharjo yang terintegrasi dengan BUMDes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terpadu telah diterapkan di desa Panggungharjo.

Panggungharjo is a highly populated rural-urban. The population density of Panggungharjo reaches three times compared to those of villages in general, as well as the waste generated; especially household waste. The house waste generation cannot be handled independently by the communities; one of the reasons is due to space limitations. As a result, people throw away and / or burn their waste in open spaces. This drives the Local Government of Panggungharjo to take an action to handle the existing waste problems. The concrete expression of the Local Government of Panggungharjo in overcoming this problem is by delivering waste management service that is covered in a system that integrates various actors; Local Government, Rural Governing Body, and Communities in the form of an Institution, named BUMDes. The purpose of this study is to obtain an overview of the household waste management system in Panggungharjo and the constrains arising (if any); especially those relating to aspects of Regulations, Institutions, Operational Techniques, Budgeting, and Participation. This research uses qualitative methodology. Data collection was obtained through interviews with the Village Chief of Panggungharjo, Operational Management of BUMDes, the manager of KUPAS, KUPAS workers, and several communities of Panggungharjo. In addition, observation and documentation were also carried out to obtain the varieties of information needed in this study. The results of this study indicate that: (1) the regulation set out in the guidelines for household waste management in Panggungharjo is The Rural Regulation of Panggungharjo number 7 of 2016 concerning with the management of household waste and Guidelines for Founding of Bank Sampah. This regulation regulates various important aspects in waste management. (2) Waste Management Institution is BUMDes. BUMDes is Rural-based Enterprise consisting of 3 main actors taking different roles and responsibilities; (a) Local Government of Panggungharjo as Commissioner; (b) Communities as the Board of Directors (operational implementor) while KUPAS is the executor as Waste Management Services Provider; and (c) Rural-Governing Body as Supervisors. (3) Operational techniques (waste streams, collection, transportation, treatment, and disposal) are carried out in an integrated manner and in accordance with the waste policy set by the Local Government of Panggungharjo. (4) The cost of household waste management in Panggungharjo is funded by the Local Government through the rural revenue and expenditure budget and waste service pays. The proceeds from selling refined products are also additional income for BUMDes. the net-operating and management costs in waste management in Panggungharjo has been covered by retribution and proceeds from the sale of treatment products. Other costs are covered by Local government investment. (5) The form of community participation in the household waste management in Panggungharjo is that they have no objection to pay waste service pays. The constrain that appears in the household waste management system in Panggungharjo is the low participation of community. They do not separate their waste at source. This reduces the effectiveness and efficiency of both costs and time in the techniques. In order to increase the participation of the communities, the Local Government of Panggungharjo establishes an RT level Waste Management body in 14 hamlets in Panggungharjo which is integrated to BUMDes. This study concluded that Integrated Household Waste Management has been applied in Panggungharjo.

Kata Kunci : Sampah Rumah Tangga/Household Waste, Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu/Integrated Solid Waste Management System