Illiberal Peace di Sri Lanka (Alasan dan Ketercapaian Perdamaian yang Dihasilkan)

PUTRI ADHIRA, Dr. Poppy Sulistyaning Winanti

2019 | Tesis | MAGISTER KETAHANAN NASIONAL

Sri Lanka menjadi salah satu contoh yang kerap dimunculkan dalam literatur untuk menggambarkan apa yang kemudian dikategorikan sebagai salah satu bentuk atau proses perdamaian illiberal. Di negara ini, proses perdamaian illiberal perlu dipandang sebagai opsi putusan politik baru yang dimunculkan Presiden Mahinda Rajapaksa untuk menterimansi perang sipil berkepanjangan. Studi ini difokuskan untuk menjawab dua hal: (1) alasan mengapa Presiden Mahinda Rajapaksa lebih memilih cara illiberal dan (2) perdamaian yang tercipta pasca perang berhasil dihentikan di Sri Lanka. Studi ini menemukan setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi Presiden Mahinda Rajapaksa memilih cara illiberal: urusan ancaman instabilitas berkepanjangan, ketidakefektifan negosiasi, dan terakhir terkait adanya political opportunity. Sedangkan terkait perdamaian pasca perang, studi ini menemukan adanya beberapa kondisi pasca perang Sri Lanka yang mengarah pada pembentukan tatanan perdamaian negatif.

Sri Lanka is one example that is often raised in the literature to describe what then categorized as illiberal peace process. In this country, the illiberal peace process needs to be seen as a new political option from Presiden Mahinda Rajapaksa to end a prolonged civil war. This study focused to answer two questions: (1) the reasons why President Mahinda Rajapaksa more prefer choose illiberal way and (2) the peace created after the war was stopped in Sri Lanka. The study found at least three reasons behind President Mahinda Rajapaksa illiberal decision: the issue about threat of prolonged domectic instability, the ineffectiveness of negotiations, and finally, about political opportunity. About peace after war, this study found Sri Lanka led to the formation of a negative peace order.

Kata Kunci : Perdamaian Illiberal, Pilihan, Perang Sipil