Penilaian Mutu Pengelolaan Obat di Puskesmas Kabupaten Sleman

Rini Ambarsari, M. Rifqi Rokhman, M.Sc., Apt; Hardika Aditama, M.Sc., Apt.

2019 | Skripsi | S1 FARMASI

Pengelolaan obat merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian di puskesmas yang berperan dalam menjamin ketersediaan obat. Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pengelolaan obat adalah dengan menetapkan standar mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu pengelolaan obat di puskesmas sesuai standar yang berlaku. Penelitian ini merupakan studi deskriptif non-eksperimental yang dilaksanakan pada empat puskesmas di daerah Kabupaten Sleman yaitu Puskesmas Depok I, Ngaglik I, Ngemplak I, dan Tempel I, mulai dari bulan April 2018 hingga Februari 2019. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif melalui penelusuran dokumen disertai observasi. Penilaian mutu pengelolaan obat dilakukan dengan cara menilainya menggunakan tiga puluh indikator pengelolaan obat mulai dari tahap seleksi hingga pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Selanjutnya, hasil pengamatan dibandingkan dengan standar pengelolaan obat berdasarkan literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat 17 dari total 30 indikator pengelolaan obat dengan hasil yang belum memenuhi nilai standar. Ketidaksesuaian tersebut yaitu pengusulan obat oleh puskesmas yang belum maksimal, kesesuaian item obat dengan Formularium Nasional dan pola penyakit bernilai 77,29% dan 67,49%; perencanaan obat berlebih dengan nilai 169,73%; ketidaksesuaian jumlah permintaan hingga 205,34%; penyimpanan narkotika, obat high-alert dan obat Look Alike Sound Alike yang belum sesuai; ketepatan jumlah distribusi dengan nilai 89,01%; nilai rata-rata inventory turn over ratio 7,34 kali/tahun; kurangnya item stok aman dengan nilai 76,96%; persentase item stok kurang dan berlebih dengan nilai 0,45% dan 22,59%; masih ditemukan obat kadaluarsa dan rusak; serta tingginya persentase waktu kekosongan obat dan obat stok mati dengan nilai 15,71% dan 20,95%.

Drug management is part of the pharmacy service at puskesmas (primary health center/ PHC) which plays a pivotal role in ensuring the availability of drugs. To improve the quality of drug management, the government has set quality standards for pharmaceutical services at PHC. This research aims to determine the quality of drug management in PHC according to standard. This research is a descriptive non-experimental study conducted at four PHC in Sleman Regency namely PHC Depok I, Ngaglik I, Ngemplak I, and Tempel I, starting from April 2018 to February 2019. Data was retrieved retrospectively through document tracking along with observations. The quality of drug management in PHC was assessed using drug management indicators. Then, the results were compared with drug management standards based on literature. The results showed that 17 out of a total of 30 drug management indicators with results that do not meet the standard values. These discrepancies are the proposed drug by the PHC which has not been maximal, the suitability of drug items with the National Formulary and the pattern of the disease are 77.29% and 67.49%; excessive drug planning with a value of 169.73%; incompatibility of requests up to 205.34%; narcotics, high-alert drugs and Look Alike Sound Alike drugs storage that are not yet appropriate; the accuracy of the distribution numbers with a value of 89.01%; the average value of inventory turn over ratio is 7.34 times/ year; lack of safe stock items with a value of 76.96%; the number of less stock and excess stock items with a value of 0,45% and 22.59%; expired and damaged drugs are still found; and the high percentage of drug vacancies and dead stock drugs with a value of 15.71% and 20.95%.

Kata Kunci : mutu, pengelolaan obat, puskesmas, indikator