Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Merepresentasikan Kepentingan Perempuan: Studi di Desa Dersansari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

VALIANT DWI ANDIKA, Dr. Ambar Widaningrum, M.A.

2019 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Hadirnya kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa Dersansari yang lebih dari 50 tahun selalu dipimpin oleh laki-laki membawa harapan baru akan adanya kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan dan kemandirian perempuan. Namun hadirnya kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa Dersansari nyatanya belum bisa menjamin adanya kebijakan afirmasi yang mendukung perempuan Dersansari untuk menjadi sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Tidak adanya kebijakan afirmasi terhadap perempuan ini dapat dilihat dari proporsi anggaran dan program pemberdayaan perempuan yang tidak proporsional jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan infrastruktur. Besaran alokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan pemerintahan desa nyatanya tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan perempuan. Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, terutama dalam tahap perencanaan. Penelitian ini melihat mengapa kepemimpinan perempuan gagal dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada perempuan berdasarkan gaya kepemimpinan dan representasi kepala desa perempuan khususnya dalam musyawarah yang diselenggarakan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pedekatan studi kasus yang nantinya menghasilkan pejelasan dan analisis tentang peran aktor, proses perumusan kebijakan, strategi dan dampak dari strategi serta kebijakan yang dibuat. Penelitian ini menemukan bahwa secara simbolik dan deskriptif kepala desa perempuan bisa dikatakan representatif terhadap perempuan, namun belum secara subtantif. Kepemimpinan yang tinggi konsiderasi dan struktur inisiasi dalam hal ini juga belum efektif karena kepala desa belum bisa menarik partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya perempuan untuk terlibat dalam forum musyawarah yang diselenggarakan desa. Usaha Kepala Desa dengan menyelenggarakan forum lokakarya khusus perempuan yang tujuannya mengakomodasikan kepentingan perempuan juga belum berhasil mengakomodasikan kepentingan perempuan. Hal inilah yang menjadi penyebab utama gagalnya kepemimpinan dalam merepresentasikan kepentingan perempuan.

The presence of women's leadership in the village administration of Dersansari, which has been led by men for more than 50 years, brings new hope for a policy that pays attention to women's welfare and independence. But the presence of women's leadership in the Dersansari village government in fact cannot guarantee the existence of affirmative action policies that support women in Dersansari to become prosperous and economically independent. The absence of affirmation action policies for women can be seen from the proportion of the proportional budget and women's empowerment programs compared to the infrastructure development budget. The amount of the infrastructure development budget allocation allocated by the village administration does not actually have a significant impact on women's welfare. This condition is exacerbated by the low participation of women in the development process, especially in the planning stage. This study looked at why women's leadership failed in creating policies that favored women based on the women’s leadership style and representation, especially in village meetings. This study uses qualitative research methods with the approach of case studies that will later produce explanations and analysis of the role of actors, the process of formulating policies, strategies and the impact of the strategies and policies made. This study found that symbolically and descriptively female village heads could be said to be representative of women, but not substantially. Leadership with high consideration and initiation structure in this matter is also not effective because the village head has not been able to attract active participation from the community, especially women to be involved in a village-level discussion forum. The effort of the Village Head by holding a special workshop for women whose aim is to accommodate women's interests has also not succeeded in accommodating women's interests. This is the main cause of failure of leadership in representing women's interests.

Kata Kunci : Kepemimpinan, kesetaraan gender, kesejahteraan, representasi perempuan