Partai Politik, Kaderisasi, dan Rasuah : Kontrol Partai Politik Yang Tak Terlihat di Kota Tegal

FANGGI MAFAZA F N A, Drs. Hadriyanus Suharyanto, M.Si.

2019 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Korupsi merupakan penyakit yang menular di tubuh pemerintahan dan birokrasi. Data KPK menunjukan bahwa kasus perkara korupsi terus mengalami peningkatan selama periode 2014 - 2017. Bahkan Emerson menyebut Indonesia sebagai negara yang demokratis sekaligus paling korup di Asia (Malik Ruslan, 2017). Kota Tegal menjadi salah satu Kota yang mengukir sejarah korupsi di tubuh pemerintahannya bahkan pada 2 periode pemerintahan (Walikota) berturut-turut (2008-2013 dan 2013-2018). Alasan dibalik tindakan korupsi tersebut terjadi lantaran upaya petahana untuk menghimpun modal pemilu dirinya diperiode selanjutnya. Besarnya modal politik modal politik memicu perilaku korupsi terjadi. Terdapat tiga pilar utama yang bisa dijadikan parameter dalam mengamati fenomena ketatanegaraan. Partai politik menjadi pilar utama pendidikan politik bangsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, sehingga tanggung jawab untuk mencetak kader-kader calon pemimpin pemerintahan adalah partai politik. Kemudian pendidikan karakter dan politik dalam partai politik tercermin dari kontestasi pemilu yang akan berlangsung. Bersih atau tidaknya pemilu itu bergantung pada kontrol serta upaya partai politik sebagai aktor utama pemilu. Terakhir adalah sistem pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini melibatkan 8 narasumber utama yang merupakan pengurus partai politik yang berbeda-beda di Kota Tegal. Mayoritas narasumber merupakan anggota dewan aktif periode 2014-2019 Kota Tegal. Sehingga, penelitian ini akan membawa narasi serta fakta di lapangan yang lebih komprehensif di lingkungan pemerintahan Kota Tegal. Fakta dilapangan membuktikan teori yang menyebutkan ongkos politik berdampak pada tindakan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi memang benar adanya. Hal ini dibuktikan dari besarnya ongkos politik seorang calon publik (legislatif) yang berkisar antara 200 hingga 700 juta dengan kemungkinan dapat memenangkan pemilu atau bahkan kalah dalam kontestasi pemilu. Besarnya ongkos politik ini sebagai akibat dari adanya supply and demand antara partai politik (calon pejabat publik) dan masyarakat sehingga menimbulkan anomali di tataran mindset masyarakat yang mewajarkan tindakan politik uang. Bahkan perilaku ini juga turut disuburkan oleh partai politik itu sendiri yang lemah dalam hal kontrol dan penegakan tindakan politik uang oleh kadernya. Kontrol partai politik di Kota Tegal terbilang lemah. Tidak ada upaya nyata untuk mengawal momen demokrasi musiman (pemilu) menjadi lebih bersih tanpa praktek politik uang. Penelitian ini berujung pada rekomendasi yang memungkinkan dapat dilakukan. Rekomendasi dikategorikan menjadi tiga sektor rekomendasi yaitu optimalisasi pengkaderan partai politik, rekrutmen calon pejabat publik, serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Corruption is a contagious disease in the body of government and bureaucracy. Data from the KPK shows that cases of corruption cases continue to increase over the period 2014 - 2017. Even Emerson calls Indonesia the most democratic and corrupt country in Asia (Malik Ruslan, 2017). Tegal City became one of the cities that carved the history of corruption in the government body even in 2 periods of government (mayor) in a row (2008-2013 and 2013-2018). The reason behind the corruption action occurred because of incumbent efforts to collect election capital in the next period. The amount of political capital political capital triggers corruption behavior occurs. There are three main pillars that can be used as parameters in observing constitutional phenomena. Political parties are the main pillar of the nation's political education in accordance with UU No. 2 of 2018 concerning Political Parties, so the responsibility for printing candidates of prospective government leaders is political parties. Then character and political education in political parties is reflected in the contestation of elections that will take place. Whether or not the election is clean depends on the control and efforts of political parties as the main actors of the election. The last is the government system. This research is a qualitative research with a phenomenological approach. This research involved 8 main informants who were administrators of different political parties in Tegal City. The majority of speakers were parliamentarian of 2014-2019 period in Tegal City. So, this study will bring narration and facts in a more comprehensive field within the government of Tegal City The facts in the field prove that the theory that states political costs have an impact on one's actions to commit acts of corruption is indeed true. This is evidenced by the political costs of a public candidate (legislative), which ranges from 200 to 700 million with the possibility of winning the election or even losing the election contest. The amount of political costs is a result of the existence of supply and demand between political parties (prospective public officials) and the public, giving rise to anomalies at the level of the community mindset that teaches money politics. Even this behavior is also fertilized by the political party itself which is weak in terms of control and enforcement of money political actions by its cadres. Control of political parties in Tegal City is fairly weak. There is no real effort to guard the moment of seasonal democracy (elections) to be cleaner without the practice of money politics. This research led to possible recommendations. Recommendations are categorized into three recommendation sectors, namely optimization of cadre formation of political parties, recruitment of candidates for public officials, and efforts to prevent corruption.

Kata Kunci : Partai Politik, Korupsi, Kaderisasi, Kontrol Partai Politik, Ongkos Politik, Pemilu, Kota Tegal