Implikasi Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) dalam Rangka Efektivitas Sistem Pembayaran Non Tunai dan Pengembangan Kebijakan Keuangan Inklusif di Indonesia

RARAS PRAMESWARI, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac.(Adv)

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem yang digunakan dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dapat mempengaruhi efektivitas sistem pembayaran non tunai. Selain itu, juga untuk mengetahui peran GPN beserta implikasinya secara menyeluruh dalam memaksimalkan pengembangan kebijakan keuangan inklusif di Indonesia. Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif dengan didukung data empiris. Sifat penelitian adalah deskriptif. Jenis data dan sumber yang digunakan adalah data sekunder sebagai sumber data utama yang didapatkan dari studi kepustakaan dan data primer sebagai sumber data pendukung yang didapatkan dari wawancara narasumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun GPN memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas sistem pembayaran nasional secara menyeluruh, yang sebelumnya sangat segmentatif menjadi interkoneksi dan interoperabilitas, namun bila dikaitkan dengan tujuan masyarakat tanpa uang tunai maka masih terdapat beberapa kekurangan bila dibandingkan dengan sistem pembayaran serupa di negara lain yang diantaranya dalam hal pemberian layanan keuangan dimana sejauh ini GPN masih terbatas pada transaksi domestik dan hanya dapat digunakan untuk layanan kartu ATM/debet saja. Dari segi pemerintah dan perwujudan keuangan inklusif, kehadiran GPN juga berperan membantu optimalisasi penerimaan negara, meningkatkan transparansi belanja pemerintah, meminimalkan terjadinya korupsi termasuk mengantisipasi penyelewengan penyaluran bantuan sosial di berbagai daerah, serta meningkatkan transaksi non tunai oleh masyarakat. Di masa yang akan datang, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan layanan keuangan GPN sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara lain seperti transaksi lintas negara untuk penggunaan kartu ATM/debet, kredit, bahkan prabayar agar perwujudan inklusi keuangan dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, pemerintah beserta lembaga terkait juga perlu untuk meningkatkan pengaturan atas keamanan sistem GPN, perlindungan konsumen, dan melakukan literasi kepada masyarakat untuk menghapuskan budaya ketidakpercayaan masyarakat atas layanan keuangan perbankan nasional.

This research is aimed to analyze the extent to which the system used on the National Payment Gateway (NPG) can affect the effectiveness of the non-cash payment system. In addition, it is also to find out the role of GPN and its overall implications for the development of inclusive financial policies in Indonesia. This research is categorized into normatice research, which also supported by empirical data. This research uses descriptive type. The types of data and sources used consist of secondary data as the main source obtained from literature study and primary data as the supporting source obtained from interviews. The results of the research data is analyzed qualitatively. Based on this research it can be concluded that, although NPG has a positive impact on the effectiveness of the national payment system as a whole, which previously very segmentative became interconnection and interoperability, but if it is related to cashless society then there are still some weaknesses compared to similar payment systems in other countries, including in terms of providing financial services which so far the NPG is still limited to domestic transactions and can only be used for ATM / debit card services. In terms of the government and the realization of financial inclusion, the NPG also serves to help optimize state revenues, increase transparency in government spending, minimize corruption including anticipating misappropriation of social assistance distribution in various regions, and increasing non-cash transactions by the public. Henceforward, Indonesia must be able to improve NPG financial services as has been applied in several other countries such as cross-country transactions for the use of ATM / debit cards, credit cards, and even prepaid cards so that the realization of financial inclusion can be achieved optimally. In addition, the government and related institutions also need to improve the regulation of the NPG security system, the regulation of the consumer protection, and conduct literacy to the public to eliminate the low trust society of national banking financial services.

Kata Kunci : gerbang pembayaran nasional, sistem pembayaran non tunai, keuangan inklusif / national payment gateway, non-cash payment system, financial inclusion