Analisis Yuridis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil (studi kasus: KSPPS BMT Binamas Purworejo)

AFIK ARDHI ASMORO, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Peran negara diperlukan demi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat dipertangungjawabkan. Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya ada dua pihak yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam praktik di masyarakat, terdapat Baitul Maal wa Tamwil telah melaksanakan pengelolaan zakat sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian empiris berdasar studi kasus di KSPPS BMT Binamas Purworejo. Penelitian ini diawali dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis data diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Unit baitul maal KSPPS BMT Binamas Purworejo adalah lembaga yang sah mengelola zakat, infak, dan sedekah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tetang Pengelolaan Zakat; 2) Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh unit baitul maal KSPPS BMT Binamas Purworejo belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena dalam pelaksanaan pengumpulan zakat belum sepenuhnya memperhatikan objek zakat yang diserahkan, memotong zakat untuk hak amil yang seharusnya tidak diambil, dan tidak adanya laporan kepada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa selaku pihak yang dibebani kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ditinjau dari Prinsip Syariah, pengelolaan infak dan sedekah oleh unit baitul maal KSPPS BMT Binamas Purworejo dalam usaha koperasi telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

A state control is needed for a responsible zakat management. Only two authorities acknowledges by Act Number 23 of 2011 on Management of Zakat, and they are, Board of Amil Zakat that assigned by the government and Institution of Amil Zakat that assigned by the community. However, long before the Act is enacted, there is an organization that take a part in zakat management, and it name is Baitul Maal wa Tamwil. This research is a descriptive research with empirical case study at KSPPS BMT Binamas Purworejo. This research started with library research to get secondary data and then continue with field research to get primary data. All data from researches are analysed by qualitative method. Then, the result is described descriptively. Based on this research, it can be concluded that: 1) Baitul maal section of KSPPS BMT Binamas Purworejo is a legitimate zakat, infaq, and sadaqah administrator according Act Number 23 of 2011 on Management of Zakat; 2) Zakat, infaq, and sadaqah management by baitul maal section of KSPPS BMT Binamas Purwerejo does not fully appropriate according Act Number 23 of 2011 on Management of Zakat because does not look carefully at zakat colection, taking Amil's right that should not be taken, and does not make a report to Dompet Dhuafa as a party who has an obligation to report according Act Number 23 of 2011 on Management of Zakat. Infaq and sadaqah management in cooperative business is fully appropriate according Sharia Principle.

Kata Kunci : Zakat, Sedekah, Pengelolaan Zakat, Koperasi, Baitul Maal wa Tamwil, Zakat, Sadaqah, Zakat Management, Cooperative, Baitul Maal wa Tamwil