Legal Analysis on the Protection of Online Taxi Passenger Rights under the Minister of Transportation Regulation number 118 of 2018 on Special Transportation Services Management

AGATHON HENRYANTO, Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Saat ini, orang berusaha menciptakan metode transportasi yang paling efektif, sederhana, dan cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, para pelaku bisnis masuk ke dalam era transportasi online. Namun, kemudahan dan kesederhanaan taksi online diikuti oleh berbagai permasalahan, insiden, dan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. Menteri Perhubungan telah memberi solusi dengan memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Permenhub tersebut telah melindungi hak-hak konsumen atau belum sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena Permenhub tersebut belum diberlakukan secara efektif sampai Juni 2019, penelitian ini dilakukan sebagai penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan kepada penumpang taksi online dalam Permenhub tersebut yang dibuat untuk mencegah insiden dan kejahatan lain yang terjadi di masa depan. Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang sebagian besar berfokus pada hukum dan studi literatur untuk menganalisis permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif normatif dengan menganalisis data sekunder yang dihasilkan dari studi pustaka dan dari analisis normatif. Setelah melakukan analisis, penelitian hukum ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa Menteri Perhubungan telah melindungi sebagian besar hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi masih belum mengatur dua hak yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen, serta hak atas kompensasi dalam hal barang / jasa yang tidak sesuai.

Nowadays, people are trying to create the simplest, fastest, and most effective means of transportation. Along with the development of information technology, business actors come to the solution to create online transportation. However, the ease and simpleness of online taxi is resulted with problems, incidents, and crimes which eventually affects the society. The Ministry of Transportation has come to a solution by enacting the Minister of Transportation Regulation (MoTR) Number 118 of 2018 regarding Special Transportation Services Management. This research is aimed to analyze whether or not MoTR has protected consumer rights in accordance with Article 4 of Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection. Since the MoTR has not effectively been enforced until June 2019, this research is conducted as a normative research that aims to analyze the protection given to the passengers of online taxi under the MoTR which is made to prevent any other incidents and crimes to happen in the future. This Legal Research employs normative legal research method which predominantly relies on laws and regulations along with literature studies to analyze the issues. The approach used in this research is the normative qualitative approach which analyzes the secondary data resulted from the library study and from a normative analysis. After conducting the analysis, this Legal Research comes to a conclusion that Minister of Transportation has protected most of the consumer rights under the Law on Consumer Protection but still it has not yet governed two rights that are protected by the Law on Consumer Protection, which are the rights to consumer fostering and education, and rights to compensation in case of non-conformed goods/services.

Kata Kunci : Online Transportation, Online Taxi, Consumer Protection, Consumer Rights