Peran Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Diduga Dilakukan Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Aditya Wahyu Febriyantoro, Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian dalam penulisan hukum ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai kaitanya Mahkamah Kehormatan Dewan yang dikenal sebagai lembaga etik DPR RI dengan sistem peradilan pidana yang melibatkan subjek khusus yakni anggota DPR RI beserta implikasi dari adanya kekhususan sistem peradilan pidana yang melibatkan Mahkamah Kehormatan Dewan. Tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan peran Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses penanganannya terhadap kasus-kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan narasumber serta responden. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk analisisnya menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, Mahkamah Kehormatan Dewan tetap dilibatkan dalam proses hukum yang melibatkan anggota DPR, karena berkaitan dengan administratif DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berkaitan dengan kehormatan DPR itu sendiri apabila sampai diproses hukum. kedua, bentuk penerapan peran Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut dilakukan dalam bentuk turun langsung ke lapangan untuk berdiskusi dengan pihak kepolisian, melakukan klarifikasi personal dan mengumpulkan serta menilai alat bukti. Ketiga hambatan yang dihadapi secara kesluruhan meliputi hambatan psikologis, yuridis, dan teknis.

The research in this legal writing is objectively aims to analyse about relevance between Councils Honorary Court known as ethics court of The House of Representative of Republik Indonesia and Criminal Justice System that involving special subject which are the house of representative member and its implication of the specificity of the criminal justice system involving the Council's Honorary Court. The next objective is to find out the application of Councils Honorary Court in settlement of criminal acts that occur and done by Representatives member and to find out how the obstacles faced in the process of handling these cases. This research is normative and empirical legal research supported with data from interview and literature research, which mean data used in this research is from primary data and secondary data. The used secondary data can be described into three kinds of resource, namely primary, secondary, and tertiary resource. Based on the results of the research, obtained three conclusions. First, the Councils Honorary Court is still involved in a legal process involving member of the Representatives, because it relates to the administration of the Representatives in carrying out its duties and functions and is related to the honor of the Representatives itself until it is processed by law. second, the implementation of the role of the Council's Honorary Court in the form of going directly to the field to discuss with the police, conduct personal clarification and collect and review the evidences. The three obstacles faced in its entirety process include psychological, juridical, and technical.

Kata Kunci : Peran, Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat RI/ Role, Councils Honorary Court, The House of Representatives Member