POLITIK HUKUM LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)

Artha Dana Pangesti, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini mempunyai tujuan. Pertama, mengetahui dan menganalisis persepsi aparat penegak hukum dan akademisi terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2018. Kedua, mengetahui prospek pengaturan praperadilan dalam hal permohonannya diajukan oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) di masa yang akan datang. Sifat penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif dan jenis penelitian hukum ini adalah normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Lokasi penelitian hukum ini adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Kantor Advokat Zahru Arqom & Co., dan Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia. Subjek penelitian hukum ini adalah narasumber. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian hukum ini menggunakan metode non-random sampling dan jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah Pertama, terdapat banyak persepsi yang setuju maupun menentang ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018, pendapat yang menyatakan setuju karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 sebagai bentuk kepastian hukum dan penyempurnaan aturan hukum acara pidana, pendapat yang menentang karena substansi dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 kurang tepat untuk membatasi hak asasi manusia namun pengaturannya tidak dilakukan melalui Undang-Undang melainkan dalam bentuk surat edaran. Kedua, pengaturan mengenai praperadilan dalam hal permohonannya diajukan oleh tersangka yang berstatus DPO di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan mengadopsi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang dan diintegrasikan dengan aturan-aturan baru lainnya, sehingga dapat terbentuk aturan mengenai kualifikasi pemohon praperadilan secara tegas dan jelas.

The writing of this legal research has several aims. First, to get to know more and to analyze the perception of the law enforcement officers and the academics about the SCCL No. 2 Year 2018. Second, to get to know more about the lookout of pretrial regulation in terms of the requests made by the suspects of All-Points Bulletin (APB) in the future. The characteristic of this legal research is the descriptive research and the type of this legal research is normative. The type and the source of data used in this legal research are the secondary data supported with the primary data. The location of this research is at the Library of Faculty of Law of Universitas Gadjah Mada, the Police Department of the Special Region of Yogyakarta, Attorney General’s Office of the Special Region of Yogyakarta, Sleman State Court, Zahru Arqom & Co. Advocacy’s Office, and the Faculty of Law of The Islamic University of Indonesia. The subjects of this legal research are the authoritative sources. The technique of taking the samples in this research is using the non-random sampling method and the type of samples used in this research is the purposive sampling. The analysis of the data used in this research is using the descriptive-qualitative method. The result of writing this legal research has reached several conclusions. First, there are many perceptions which both agree and oppose the regulation stated in SCCL No. 2 Year 2018. The reason why several people agree with the Supreme Court Circular Letter No. 1 Year 2018 is because the regulation is used as the form of the law conviction and as the completion of criminal proceedings. The reason why people oppose the regulation is because the substance found in the SCCL No. 1 Year 2018 is not appropriate enough to limit the human rights, since the regulation is not through the Act but in the form of Circular Letter. Second, the regulation about the pretrial in terms of the proposition made by the suspects of All-Points Bulletin in the future could be done by adopting the convention stated on SCCL No. 1 Year 2018 into the future Criminal Code Procedure and could be integrated with other new regulations, so that the regulations about the qualification of applicants of pretrial could be made assertively and clearly.

Kata Kunci : Praperadilan, Daftar Pencarian Orang (DPO), Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Pretrial, All-Points Bulletin (APB), The Renewal of Criminal Proceedings