Analisis Faktor-faktor Keberhasilan Pendirian Unit Sekolah Baru SMK di Jawa barat dan Banten

YUDI NORMAN , Drs. Wakhid Slamet Ciptono, MBA., MPM.

2009 | Tesis | S2 Magsiter Manajemen

Salah satu pilar kebijakan pembangunan pendidikan adalah kebijakan pemerataan dan perluasan akses dengan memperbanyak pendirian unit sekolah baru yang tersebar di 33 propinsi se Indonesia. Usulan pendirian unit sekolah baru setiap tahunnya semakin bertambah, keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan tidak semua usulan disetujui hanya yang memenuhi kriteria yang mendapat bantuan dari pusat. Pola pelaksanaan yang digunakan adalah pola swakelola, program tersebut mirip PNPM Mandiri dianggap berhasil oleh karena dapat menyerap ribuan tenaga kerja dan dapat meningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis data dari wawancara langsung , observasi dan penelahaan dokumen, pada 6 objek penelitian di propinsi Jawa Barat dan propinsi Banten. Penetapan harga standar bangunan dipengaruhi oleh keberadaan wilayah geografis yang berbeda dan mempengaruhi terhadap pencapaian volume pekerjaan. Perbedaan letak geografis wilayah menyebabkan besar nilai bantuan disesuaikan menurut pembagian zona wilayah I s.d IV, harga standar yang digunakan pada pendirian USB SMK adalah harga pelaksanaan swakelola 75 % dari harga standar dinas pekerjaan umum setempat, ada perbedaan terhadap tercapainya volume dan kualitas diantara kedua pola pelaksanaan pada satu lokasi yang sama yaitu, pola swakelola dan pola kontraktual. Penetapan pendirian unit sekolah baru SMK pada suatu lokasi tidak mempengaruhi terhadap minat dan peningkatanjumlah pendaftar siswa SMP/Mts melanjutkan ke SMK Peran pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan belum sampai ke tahap kemandirian, tahapan yang sesungguhnya dimana pemerintah hanya bersifat sebagai fasilitator dan mendorong masyarakatnya untuk bisa lebih banyak berbuat dalam keterlibatannya di pembangunan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK.

One of the pillars development policy is the policy of education and expanding access even distribution with the increase of the new schools which are spread out in 33 provinces all Indonesia. Proposal unit of the new school is increasing every year, the government budget constraints, not all proposals that fulfill the approved criteria, only the assistance of the center. Descriptive qualitative research conducted to analyze the data with the results of direct interviews, observation and document research on the 6 objects in the province West Java and Banten province. The price of a standard building is influenced by the existence of different geographic areas and affect the achievement of the volume of work. Differences in geography of the value of assistance is adjusted according to the division of region I to zone IV, there are differences in achievement of volume and quality of work between the pattern, sociaty participation and contractual patterns. Determination of the new school SMK at a location does not affect the interests of applicants and increase the number of students Junior High School continue to SMK. The role of empowerment and sociaty participation in the process of a new school unit is not yet up to the SMK phase independence, actually the government's expectations only as facilitators and encourage sociaties to be able to do more in the involvement in the development of the new school SMK.

Kata Kunci : Harga standar, geografis, swakelola