IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAYAPURA

ALFREDO JM MANULLANG, Dr. Supriyadi,S.H.,M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak dipenuhinya asas peradilan cepat terkait batas waktu pemeriksaan sidang perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, mengeksplisitkan dan mengevaluasi implikasi yuridis tidak dipenuhinya asas peradilan cepat terkait batas waktu pemeriksaan sidang perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, serta merekomendasi prospek pemenuhan (ius constituendum) asas peradilan cepat dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga bahan penelitiannya terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Cara memperoleh data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap upaya pemenuhan asas peradilan cepat terkait batas waktu pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi adalah: 1) faktor hukum, belum adanya peraturan pelaksana untuk menindaklanjuti isi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. 2) Faktor penegak hukum, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini jumlah hakim. 3) Faktor sarana atau fasilitas, keterbatasan infrastruktur pengadilan seperti ruang sidang yang tidak sebanding dengan jumlah perkara. Secara normatif belum ada implikasi hukum terhadap perkara dan penegak hukum jika ketentuan tersebut dilanggar. Politik hukum asas peradilan cepat dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi: pertama, ketentuan batas waktu pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dibuat bersifat eksepsional dengan parameter yang jelas serta adanya kewajiban penegak hukum membuat court calendar tiap perkara. Kedua, pemberlakuan sistem kamar pada pengadilan tingkat pertama. Ketiga, mekanisme jalur khusus sebagaimana diatur dalam RUU KUHAP.

This research aims to describe the factors that can cause to noncompliance with the principle of judicial fast related to the deadline for investigating court corruption cases in the judiciary of corruption Jayapura, it makes explicit and evaluate the juridical implications of not fulfilling the principle of judicial fast related to the deadline for investigating court cases for corruption in Jayapura Corruption Court, this study is to recommend prospecting fulfillment (ius constituenduem) that the principle of judicial in the investigation corruption cases in the Corruption Court. This type of legal research is normative legal research, thus the materials of research itself consist of secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, how to collect data in this study that is used through literature research. The analysis of the data use qualitative method, while the conclusion is done inductively. The result of the study shows that the factors that become obstacles toward effort to comply with the principle of judiciary fast investigation related to investigation deadline cases of corruption are: 1) legal factors, the absence of implementing regulation to follow up the content of Article 29 of Law Number 46 of 2009. 2) Factors of law enforcement, lack of Human Resources in the case of the number of Judges. 3) Factors means or facilities, limited court infrastructures such as courtroom not comparable with the number of cases. Normatively there are no legal implication toward cases and law enforcement if these provisions are violated. Politics of law the principle of judiciary fast is in investigating cases of criminal acts of corruption: first, statutes of limitation for corruption cases investigation are made to be exceptional with clear parameters and their law enforcement obligation make court calendar every case. Second, the application of the room system to the court for first court. Third, special path mechanism as set in bill of criminal-law procedural code.

Kata Kunci : Asas Peradilan Cepat, Pemeriksaan Perkara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.