BUMDes dan Partisipasi Masyarakat Studi Kasus: Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan BUMDes di Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul dalam Bingkai Paradigma Baru Pembangunan Desa

MUHAMMAD YUSYA A, Amalinda Savirani S.IP, M.A, PhD.

2019 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 memunculkan Asas Rekognisi dan Subsidiaritas yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengurus dan mengelola urusannya secara mandiri. Hal ini juga berimplikasi terhadap paradigma pembangunan desa, dimana desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan tapi juga menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Salah satu bentuk paradigma baru pembangunan desa ini adalah dengan adanya pembentukan BUMDes demi tercapainya kemandirian desa. BUMDes memiliki peran cukup sentral dalam mendukung peningkatan perekonomian desa. Namun menjadi sebuah ironi, dari banyaknya BUMDes yang sudah dibentuk di seluruh Indonesia lebih dari 50% nya hanya nama saja tanpa ada kegiatan usaha yang dijalankan. Objek penelitian ini adalah BUMDes Wijaya Mulya yang berada Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. BUMDes tersebut berdiri sejak akhir tahun 2016 namun sampai sekarang belum menjalankan aktivitas usaha apapun. Penelitian ini fokus untuk menyelidiki derajat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan BUMDes Wijaya Mulya dari awal tahap sosialisasi hingga pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes Wijaya Mulya. Teori Ladder of Participation milik Sherry R. Arnstein digunakan untuk menganalisa derajat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan BUMDes Wijaya Mulya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pembentukan BUMDes Wijaya Mulya dilihat dari derajat partisipasi nya berada pada derajat manipulatif, dimana partisipasi yang diberikan masyarakat adalah partisipasi yang semu. derajat partisipasi ini sebenarnya tidak untuk mendukung masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa dalam hal ini Kepala Desa Girimulyo, sekadar mendidik dan menyenangkan partisipan, serta melancarkan kepentingannya sendiri. Selain rendahnya partisipasi masyarakat, tidak dilakukannya assesment potensi desa secara mendetil serta pembentukan BUMDes yang diarahkan oleh pejabat daerah juga menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya BUMDes Wijaya Mulya.

Legalization of the Law No. 6 of 2014 gave rise to the Principle of Recognition and Subsidiarity which gave villages the authority to manage their affairs independently. This also has implications for the village development paradigm, where villages are no longer just objects of development but also become the subject of development itself. One form of the new village development paradigm is the establishment of BUMDes to achieve village independence. BUMDes have a fairly central role in supporting the improvement of the village economy. But it becomes an irony, of the many BUMDes that have been formed throughout Indonesia, more than 50% are only names without any business activities being carried out. The object of this research is BUMDes Wijaya Mulya located in Girimulyo Village, Panggang District, Gunung Kidul Regency. The BUMDes was established since the end of 2016 but until now has not carried out any business activities. This research focuses on investigating the degree of community participation in the process of establishing Wijaya Mulya BUMDes from the beginning of the socialization stage to the establishment of a Village Regulation (Perdes) on Wijaya Mulya BUMDes. Sherry R. Arnstein's Ladder of Participation Theory is used to analyze the degree of community participation in the process of establishing BUMDes Wijaya Mulya. This study uses qualitative methods with a case study approach. The establishment of BUMDes Wijaya Mulya seen from the degree of participation is in a manipulative degree, where the participation given by the community is pseudo participation. the participation is actually not to support the community to participate in making a plan and implementation of a program, but to enable power holders in this case the Village Chief of Girimulyo, to educate and please participants, and expediting his own interests. In addition to low community participation, no detailed village potential assessment and the establishment of BUMDes which are directed by regional officials also become one of the causes of the failure of BUMDes Wijaya Mulya

Kata Kunci : BUMDes, Partisipasi Masyarakat, Desa