PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU YANG DIDUGA BERASAL DARI HASIL PEMBALAKAN LIAR OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DI KOTA PALANGKA RAYA

IWANTARA, Edward O. S. Hiariej

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui penyebab tidak optimalnya proses penegakan hukum untuk menanggulangi pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar oleh industri pengolahan kayu di Kota Palangka Raya dikaji dari aspek struktur hukum dan merumuskan kebijakan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar oleh industri pengolahan kayu di Kota Palangka Raya di masa mendatang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti tentang efektifitas hukum yaitu bagaimana hukum diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan dengan dipengaruhi faktor-faktor dalam struktur hukum. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan. Penelitian yang dilakukan berbentuk penelitian preskriptif, karena ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh alternatif bagaimana seharusnya kebijakan penegakan hukum terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar oleh industri pengolahan kayu di Kota Palangka Raya di masa mendatang. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar oleh industri pengolahan kayu di kota Palangka Raya dikaji dari aspek kelembagaan dan budaya hukum internal penegak hukum adalah: kurangnya jumlah PPNS, kapasitas dan kapabilitas PPNS yang belum memadai, sarana dan prasarana yang tidak memadai, koordinasi yang tidak terlaksana dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan, kebijakan yang harus dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah: meningkatkan jumlah PPNS, meningkatkan pendidikan PPNS, memberikan pelatihan-pelatihan teknis penyidikan, membentuk tim forensik dan laboratorium forensik lingkungan hidup dan kehutanan, merubah indikator keberhasilan penanganan perkara, merumuskan kebijakan pengawasan PPNS, dan merumuskan kebijakan tentang koordinasi.

This research was conducted with the aims to find out the cause of nonoptimal law enforcement process to overcome the utilization of timber forest product that suspected from illegal logging product by timber processing industry in Palangka Raya studied from the legal structure and formulating law enforcement policy by Forestry and Environment Ministry on the utilization of timber forest product that was suspected from illegal logging product by timber processing industry in Palangka Raya in the future. The research that was conducted was empirical legal research that investigated legal effectiveness how was the law implemented in solving the problem affected by the legal structure. The research that was conducted had descriptive characteristic because it aimed to describe the characteristics or the characteristics of a situation completely. The research that was conducted in the form of prescriptive research, because it aimed to get suggestion related to what should be done to solve specific problems. In this research, the writer wants to get the alternative about how the law enforcement policy should be on the utilization of timber forest product that was suspected from illegal logging product by timber processing industry in Palangka Raya in the future. The factors that caused nonoptimal law enforcement on the utilization of timber forest product that was suspected from illegal logging product by timber processing industry in Palangka Raya studied from the legal structure were: the lack of the number of PPNS, capacity and capability of PPNS that were insufficient, the coordination that was not implemented well. To solve the problems, the policy that should be made by Forestry and Environment Ministry were: increasing the number of PPNS, improving the education of PPNS, giving investigation technical trainings, establishing forensic team and forensic laboratory of forestry and environment, changing the indicator of success of case handling, formulating supervision policy of PPNS, and formulating the policy concerning coordination.

Kata Kunci : law enforcement, illegal logging, timber processing industry, PPNS.