PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.95 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPPRES NO.80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Irawati, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2011 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi hambatan-hambatan, baik dalam pelaksanaan proses lelang, kulaitas sumber daya manusia dan adanya persaingan yang tidak sehat diantara peserta lelang. Karena cukup banyaknya hambatan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran, penyerapan anggaran menjadi lambat. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan megkaji hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menurut Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Penelitian terhadap permasalahan pengadaan barang jasa ini dilaksanakan dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan yang diperoleh yaitu berupa peraturan-peraturan dan dokumendokumen yang berkaitan dengan barang/jasa sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dan pengalaman pekerjaan yang penulis hadapi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia harus tunduk pada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Pengadaan Barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaa, yaitu prinsip efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan/transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas. Hambatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara antara lain banyaknya sanggahan, tertundanya pelaksanaan angkutan udara perintis, masih kurangnya personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, dan banyaknya gugatan ke Pengadilan dan Kepolisian yang menyebabkan tertundanya pekerjaan pelelangan yang sedang dilaksanakan dan membuat trauma para pengelola anggaran. Karena banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar lebih aktif dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa, panitia pengadaan barang/jasa harus lebih teliti dalam membuat dokumen pengadaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi di daerah-daerah maupun pusat. oleh itu kiranya perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keppres 80 Tahun 2003.

Procurement of Goods and Services within the Directorate General of Civil Aviation in its implementation are stil having many obstacles, whether it is in the implementation of the bidding process, the quality of human recources and unhealthy competition among bidder. Because quite a number of obstacles that effect the absorption of the budget, the budget’s absorption become slow. The purpose of the research achieved in this study is to investigate and assess the barriers that occur in the implementation of the procurement of goods/services within Directorate General of Civil Aviation according to the Presidential Regulation Number 95 year 2007 on the change of Presidential Decree Number 80 year 2003 on Impelementation guidelines for goods and/or Services Procurement. The research that has been conduct on the issue on procurement was carried out by conducting the literature research by examining the materials containing regulations and documents relating to the goods/services. This research also was carried out by conducting interviews and based on the experiences of the Writer itself. Barriers to implementation of the procurement of goods/services within the Directorate General of Civil Aviation, among others, the many objections, delayed the implementation of air transport pioneer, is still a lack of personnel who are certified procurement of goods/services, and many claim to the Court and report to the police which led to delays in the auction work that is being implemented and raises fears of budget managers. because many of the constraints faced in implementation of the procurement of goods/services of the Directorate General of Civil Aviation to be more active in monitoring the implementation of procurement, the procurement committee goods/services should be more careful in making the procurement documents and the Directorate General of Civil Aviation to be more enterprising more socialization in implementing the Technical Unit in the region and at headquarters.

Kata Kunci : Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparan, terbuka, efisien dan akuntabilitas