WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MALUKU PAPUA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR

KARTONO DWI SAPUTRO, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi oleh PPNS BPPHLHK Maluku Papua dalam pelaksanaan wewenang penyidikan tindak pidana pembalakan liar. Kedua untuk menganalisis dan merumuskan upaya yang seharusnya dilakukan oleh PPNS BPPHLHK Maluku Papua untuk mengoptimalkan kewenangan penyidikan tindak pidana pembalakan liar di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan fokus kajiannya termasuk dalam penelitian hukum normatif empiris. Subyek penelitian terdiri dari responden PPNS BPPHLHK Maluku Papua dan narasumber merupakan seseorang yang dianggap mengerti dengan subtansi atau sebagai pengambil kebijakan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur dengan responden. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Analisis data kualitatif dengan pemaparan data bersifat deskriptif kualitatif dan preskriptif. Problematika yang dihadapi PPNS BPPHLHK Maluku Papua dalam pelaksanaan wewenang penyidikan tindak pidana pembalakan liar ditinjau dari struktur hukum teori Lawrence M. Friedman terkait kelembagaan hukum adalah rentang kendali dan eselonisasi, kurangnya koordinasi antar penegak hukum, pelaksanaan anggaran dan kurangnya sarana prasarana. Problem terkait sumber daya manusia hukum adalah kurangnya jumlah PPNS dan sebarannya tidak merata. Upaya yang dapat dilakukan terkait rentang kendali dan eselonisasi adalah mengusulkan untuk membentuk UPT balai GAKKUM di setiap provinsi atau peningkatan kelembagaan BPPHLHK Maluku Papua menjadi balai besar. Upaya untuk koordinasi dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) serta tetap menjalin hubungan baik secara formal maupun informal dengan lembaga hukum lain secara rutin dalam kerangka koordinasi. Upaya terkait anggaran, dengan melakukan koordinasi internal pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Upaya terkait sarana prasarana, mengupayakan untuk meningkatkan sarana prasarana yang ada. Upaya terkait struktur sumber daya manusia hukum, untuk kurangnya jumlah dan sebaran PPNS, dengan memberdayakan PPNS yang ada di UPT KSDAE atau rekrutmen POLHUT dari sarjana untuk selanjutnya di seleksi dan di didik menjadi PPNS atau mengusulkan pegawai yang ada untuk di didik menjadi PPNS sesuai kebutuhan wilayah. Terkait dengan kompetensi PPNS, dengan peningkatan kapasitas (capacity building) secara berkala terhadap personil PPNS yang ada, melakukan tes psikologi terhadap PPNS yang ada untuk melihat kepribadian dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada untuk ditingkatkan.

This research had two aims, first was to find out and analyze the problems faced by PPNS BPPHLHK Maluku Papua in their implementation of the authority of the investigation on the criminal act of illegal logging. Second was to analyze and formulate the steps that should be taken by PPNS BPPHLHK Maluku Papua to optimize the authority of investigation on the criminal act of illegal logging in the future. The methods that was used in this research based on its focus of the study included in empirical-normative law research. The subject of this research consisted of the respondents of PPNS BPPHLHK Maluku Papua and the interviewee was the person who understood the substance or as the policy maker. The primary data was gained from the result of semi-structured interview with the respondent. The technique of data collection was through specific consideration. The qualitative data analysis was with qualitative descriptive and prescriptive data presentation. The problems faced by PPNS BPPHLHK Maluku Papua in their implementation of the authority of the investigation on criminal act of illegal logging reviewed from theory law structure of Lawrence M. Friedman related to legal institution was span of control and echelonization, the lack of coordination among the law enforcers, budget execution and the lack of facilities and infrastructure. The problem related to law human resources was the lack of the number of PPNS and the spreading was unequal. The step that could be taken related to span of control and echelonization was proposing the establishment of UPT of GAKKUM center in every province or the improvement of the institutional BPPHLHK Maluku Papua as a big center. The step for coordination was by making Standard Operating Procedures (SOP) and maintaining good relationship formally and informally with the other legal institution routinely in coordination framework. The step related to budget was by doing internal coordination on the stage of planning, executing, and reporting of the budget. The step related to the facilities and infrastructures was by improving the available facilities and infrastructures. The step related to the structure of law human resources, for the lack of number and spreading of PPNS, by using the existing PPNS in UPT KSDAE or the recruitment of POLHUT from the bachelor's degree then selected and trained to be PPNS or recommend the existing employees to be trained as PPNS according to the need of the region. Related to the capacity building periodically on the existing PPNS personnel, was by taking psychological test on the existing PPNS in order to find out the personality and evaluate the existing lacks in order to be improved.

Kata Kunci : Penyidikan, BPPHLHK Maluku Papua, PPNS, Tindak Pidana Pembalakan Liar / Investigation, BPPHLHK Maluku Papua, PPNS, Criminal Act of Illegal Logging