Keterhubungan Guna Lahan dan Sistem Transportasi Kota Pekanbaru

Anitya Putri, Retno Widodo Dwi Pramono, ST., M.Sc., Ph.D.

2019 | Skripsi | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar kota-kota di Indonesia mengalami permasalahan aksesibilitas dan mobilitas. Terdapat beberapa faktor yang memperkeruh penyelesaian permasalahan ini, salah satunya adalah tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang terus melonjak dan semakin berkurangnya penggunaan angkutan umum. Di lain sisi, kondisi demografi khususnya pertumbuhan penduduk juga ikut berperan penting dalam kinerja transportasi yang ada. Peningkatan jumlah penduduk memantik pertumbuhan ruang kota melalui bertambahnya permintaan akan lahan hunian dan permukiman yang akhirnya memicu meningkatnya kebutuhan sarana transportasi. Naiknya kebutuhan lahan yang berbanding terbalik dengan kuantitas lahan yang bersifat statis membuat harga lahan melambung tinggi dipusat perkotaan. Sehingga bermukim dipinggir kota menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam memilih lokasi hunian. Dengan munculnya banyak hunian dipinggir kota membuat kebutuhan pergerakan dari pinggir kota harus diperhatikan karena kebutuhan transportasi yang tidak selaras dengan penyediaan transportasi akan menjadi masalah bagi sebuah kota. Penelitian dilakukan untuk mengetahui keterhubungan guna lahan dan sistem transportasi yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2002-2017. Pengidentifikasian keterhubungan tersebut, dilihat dengan menghitung interaksi tata guna lahan dan sistem transportasi serta peran pemerintah dalam mengintegrasikan guna lahan dan sistem transportasi yang ada. Dalam penelitian ini, digunakanlah alur berfikir deduktif dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterhubungan antara guna lahan dan sistem transportasi yang ada di Kota Pekanbaru. Relasi ini masih masuk kedalam kategori buruk pada tahun 2002, kategori sedang pada tahun 2007 serta kategori baik pada tahun 2012 dan 2017. Ternyata, terdapat peran pemerintah dalam terbentuknya relasi tersebut. Namun, peran ini terjadi secara incremental dan responsif terhadap masalah- masalah yang tumbuh. Berdasarkan temuan ini, dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah belum masuk ke dalam lingkup perencanaan karena pada dasarnya perencanaan itu harus secara intentional bukan secara responsif.

In recent years, most cities in Indonesia experienced the problems of accessibility and mobility. There are a number of factors that make the resolution of these problems hard to find, one of which is the increasing use of private vehicle and the decreasing interest in using public transportation. On the other hand, the demographic conditions in particular population growth also plays an important role in transport performance. The increasing of the population pushed the growth of the space in the city through the increase of the demand for residential land and settlements that eventually sparked the growing transportation needs. The rising of land needs is inversely proportional to the quantity of land that is static, make land prices soared at urban areas. So, living in the edge of the city be the alternative in choosing the location of the dwelling. With the advent of much people living in the edge, make the needs of the movement from the edge to the city must be considered because transport needs that are not aligned with the provision of transport will be a problem for a city. This research was conducted to find out the connectedness of land use and transportation systems that exist in Pekanbaru City in 2002-2017. Identifying the connectedness, seen by calculating the interactions of land use and transportation systems as well as Government's role in integrating land use and transportation systems. In this research, deductive ways of thinking is used with the qualitative method and descriptive approach. The result of the research shows that there are connections between land use and transportation systems that exist in Pekanbaru City. This relationship still belonging to the category of worse in 2002, well category in 2007, good category in 2012 and 2017. As it turns out, there is the Government's role in the formation of the connections. However, the role of this happens incrementally and responsive to the problems grow. Based on these findings, it can be said that government intervention has not been entered into the scope of planning because basically planning must be intentional instead of responsive.

Kata Kunci : Keterhubungan, Guna Lahan, Transportasi, Kota Pekanbaru