Cyber Harassment towards Members of House of Representative

REIHAN AGUSTEND, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Dengan kehadiran media sosial dan kebebasan berekspresi, masyarakat memiliki media untuk mengekspresikan pemikiran, pendapat, dan ekspresi mereka mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, kebebasan itu dibatasi oleh beberapa pasal dalam KUHP dan UU ITE untuk melindungi martabat DPR dari kritik dan komentar negatif. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan pelecehan dunia maya terhadap wakil rakyat diatur di Indonesia. Selain itu, penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui relevansi peraturan ini terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta studi literatur. Data diperoleh dari hasil penelitian di perpustakaan, hasil penelitian di sumber terbuka seperti internet. Data yang telah didapat dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif Penelitian Hukum memberi kesimpulan bahwa pertama, pasal 207, 208, 310 (1), 310 (2), 311, 315, 316.317, 318 KUHP dan 27 (3) jo. 45 (3) UU ITE dapat digunakan untuk menuntut siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Semua artikel diklasifikasikan sebagai delik aduan di mana laporan dan keberadaan korban diperlukan. Secara keseluruhan, UU ITE menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum pidana. Mengenai tahap pembuktian, KUHAP Indonesia menggunakan pembuktian sistem tertutup. Sistem ini menentukan jenis dan bentuk bukti secara terbatas. Namun, Indonesia secara bertahap mengadopsi pembuktian sistem terbuka melalui UU ITE di mana informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik secara resmi diakui; kedua, dalam penerapannya, kritik disertai dengan saran atau rekomendasi. Kritik dapat diarahkan pada orang-orang tertentu atau juga dapat diketahui secara publik. Meskipun kritik dilakukan untuk kepentingan publik, kritik tersebut harus objektif dan harus ada pertimbangan bahwa setiap orang akan merasa tersinggung jika dia diserang. Karenanya, masyarakat harus berhati-hati dalam menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi karena batas kritik dan fitnah sangat tipis

With the presence of social media and freedom of expression, people have media to express their thought, opinion, and expression regarding the performance of the House of Representative. However, those freedoms are limited by several articles in Penal Code and ITE Law in order to protect the dignity of House of Representative from critics and negative comments. Therefore, this Legal Research has purpose to find out how act of cyber harassment against representative regulated in Indonesia. Furthermore, this legal research also has aim to find out the relevance of these regulations toward freedom of expression. This Legal Research employs normative legal research method. It is carried out on laws and regulations along with literature studies. The data was obtained from literature research, open resource or internet-based research. The obtained data was analysed using qualitative method. This Legal Research comes to a conclusion that firstly, articles 207, 208, 310 (1), 310 (2), 311, 315, 316,317, 318 of penal code and 27 (3) jo. 45 (3) of ITE law can be used to prosecute any person who demean the honor of House of Representative and its member. All of the articles are classified as klacht delicten where the report and presence of the victim are needed. Overall, ITE law imposes heavier punishment than penal code. Regarding the evidentiary stage, Indonesian Criminal Procedural Code uses closed system evidentiary. This system determines types and form of the evidence limitatively. However, Indonesia gradually adopts open system evidentiary through the enactment of ITE Law where electronic information and/or electronic document officially are recognized; secondly, in its application, critics is accompanied by advice or recommendation. The criticisms can be directed at certain people or can also be known publicly. Although the critics is done for public interest, the criticism must be objective and there must be consideration that every person would feel offended if he/she is attacked. Therefore, people must be careful in conveying criticism, opinions, and aspirations because the limit of criticism and defamation is slightly different

Kata Kunci : Defamation, Insults, Slander, Libel, Cyber, Critics, Government, House of Representative, Freedom of Expression