EFEKTIVITAS REZIM INTERPOL DALAM MENANGANI KASUS 'KEJAHATAN INTERNASIONAL' OLEH NEGARA ANGGOTA REPRESIF TAHUN 2012-2017 MELALUI SISTEM RED NOTICE

Tifani Diahnisa Hardianti, Muhammad Rum, IMAS

2019 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Skripsi ini bertujuan mengetahui efektivitas rezim Interpol melalui Sistem Red Notice dalam menangani kasus �kejahatan internasional� oleh negara anggota represif tahun 2012-2017. Interpol memiliki Red Notice sebagai sebuah instrumen untuk menangkap individu yang menjadi buron atas tindak kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini menjadi diplomatik karena adanya berbagai laporan kasus politisasi Red Notice yang dimanfaatkan secara politik oleh Negara-negara anggota represif untuk menangkap oposisi politik seperti aktivis dan jurnalis. Sementara Interpol dengan konstitusi dasarnya melarang keterlibatan Interpol dalam kasus berkaitan dengan militer, politik, dan karakter rasial. Berlandaskan teori efektivitas rezim Arild Underdal ditemukan bahwa rezim Interpol melalui Red Notice tidak efektif seiring kegagalan rezim mencapai behavioral change dan technical optimum yang diharapkan. Inefektivitas terjadi karena kombinasi tiga faktor negatif: (1) rezim menghadapi masalah sangat sulit, isu kejahatan internasional sangat rumit baik dalam konteks intelektual dan politik, bias keuntungan keamanan politik domestik, serta perbedaan masing-masing anggota Interpol memaknai keamanan nasional, keamanan internasional dan fungsi Interpol itu sendiri.tergantung identitas dan sistem pemerintahan; (2) kemampuan penyelesaian masalah rezim lemah, meskipun pengaturan institusi cukup baik melalui sistem voting namun terdapat relasi kekuasaan yang tidak efektif antara Negara-negara pusher dan intermediaries serta komunitas epistemik yang kalah melawan proses politik; (3) level kolaborasi hanya dengan koordinasi eksplisit dengan implementasi berada pada ketentuan domestik. Kata kunci: Red Notice Interpol, politisasi kejahatan internasional, negara anggota represif, efektivitas rezim.

This thesis aims to demonstrate the effectiveness of Interpol Red Notice to combat Intenational Crimes requested by repressive member states in 2012-2017. Interpol has Red Notice as an instrument to locate and provisionally arrest a person with international crime. However, it becomes problematic due to any reports saying that some member states take advantages on it politically. Whereas Interpol constitutionally prevents them getting involved in cases related to military, politics and racial characters. Based on regime effectiveness theory by Arild Underdall, it is found that Interpol Red Notice is not effective because of unachieved behavioral change and technical optimum. Ineffectiveness happens due to three combined factors: (1) regime has malign issue both in intellectual and politics, incongruity bias on domestic politics interests, and distinct member perspectives on perceiving the issue; (2) low problem solving capacity, although it has pretty good institutional arrangement on voting, there is no balance on power distribution between pusher and intermediaries states nor any epistemic communities that can deal with politics; (3) collaboration level only with explicit coordination and implementation only in the hands of national governments. Keywords: Interpol Red Notice, politicized international crimes, repressive member states, regime effectiveness

Kata Kunci : Red Notice Interpol, politisasi kejahatan internasional, negara anggota represif, efektivitas rezim.