RESTITUSI PAJAK SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK PENGHASILAN TERKAIT PEMBATALAN PPJB DI KOTA YOGYAKARTA

RINDI PRIMA, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

RESTITUSI PAJAK SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK PENGHASILAN TERKAIT PEMBATALAN PPJB DI KOTA YOGYAKARTA Rindi Prima , Dahliana Hasan INTISARI Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap wajib pajak yang telah mensetorkan pajak penghasilan dengan batalnya PPJB dan mekanisme restitusi pajak yang seharusnya tidak terhutang terkait batalnya PPJB di Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung terhadap rsponden dan narasumber, dilengkapi dengan data sekunder melalui studi kepustakaan . Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan restitusi pajak terkait pembatalan PPJB dapat dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Selanjutnya dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan hukum terhadap wajib pajak apabila terjadi pembatalan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dari Sisi Pengembalian Pajak Penghasilan yang Sudah Dibayarkan adalah pemberian informasi atau sosialisasi baik yang dilakukan oleh fiskus maupun melalui PPAT tentang hak restitusi WP atas pembatalan PPJB. Kata Kunci : Restitusi Pajak, Perlindungan Hukum, PPJB

TAX RESTITUTION AS IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION ON INCOME TAX RELATED TO TERMINATION OF SALES AND PURCHASE AGREEMENT IN YOGYAKARTA CITY Rindi Prima , Dahliana Hasan ABSTRACT The purposes of this research are to examine and analyze legal protection against taxpayers who have deposited income taxes with the termination of Sales and Purchase Agreement and have applied the mechanism for tax refunds that should not be owned due to the termination of Sales and Purchase Agreement in Yogyakarta city. This research also aims to fulfill the graduation requirement to achieve Master for Public Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University. This research was an empirical study using primary data obtained by direct interviews with respondents and resource persons, complemented with secondary data through library research. The data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the research indicate that the implementation of tax refunds related to the termination of Sales and Purchase Agreement can be carried out by fulfilling the conditions based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 187/PMK.03/2015 about the procedure for returning excess tax payments that should not be owed. Furthermore, in an effort to improve legal protection against taxpayers, if there is a termination of Sales and Purchase Agreement in terms of paid income tax return, the provision of information or socialization should be provided by tax authorities and Official Certifier of Title Deeds about the right of tax restitution for the termination of Sales and Purchase Agreement. Keywords : Tax Restitution, Law Protection, Sales and Purchase Agreement

Kata Kunci : Restitusi Pajak, Perlindungan Hukum, PPJB