Pemisahan Berkas Perkara dalam Penyertaan Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Kholil Najih, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: Pertama, untuk menelusuri dan mengetahui dasar pertimbangan penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara dalam penyertaan tindak pidana korupsi. Kedua, untuk mengkaji pengaruh pemisahan berkas perkara dalam penyertaan tindak pidana korupsi terhadap tuntutan penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliti menggunakan gabungan antara jenis penelitian normatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan mengkajidata data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundangundangan dan putusan-putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas tuntutan kejaksaan, dan bahan hokum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini juga ditunjang dengan data primer yaitu hasil wawancara terhadap narasumber yakni jaksa, penyidik, dan akademisi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, penyajian data penelitian ini disampaikan secara deskriptif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, dasar pertimbangan penuntut umum dalam pemisahan berkas perkara penyertaan tindak pidana korupsi terdapat beberapa hal yaitu perbedaan peran dari masing-masing pelaku tindak pidana korupsi, kurangnya saksi dalam sebuah perkara, dan mempermudah persidangan. Kedua, pemecahan berkas perkara dalam penyertaan tindak pidana korupsi terhadap surat tuntutan penuntut umum adalah sebenarnya tidak ada kaitannya karena surat tuntutan didasarkan pada surat dakwaan dan pembuktian di pengadilan. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya karena surat tuntutan bisa di pengaruhi juga dengan kesaksian dari terdakwa yang menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain. Hal ini berhubungan dengan konsistensi jawaban dari saksi dan pertanyaan dari jaksa.

This research has two objectives, namely: First, to inquire and determine the basis for consideration of the public prosecutor for separating case files in the inclusion of criminal acts of corruption Second, to examine the effect of separation of case files in the inclusion of criminal acts of corruption against the demands of public prosecutors. The research method was carried out by researcher through a combination of Normative-Empirical Legal Research by studying secondary data derived from primary legal materials in the form of legislation and court decisions, secondary legal materials in the form of publications on law include textbooks, legal dictionaries, legal journals and comments on prosecutors' demands, and tertiary legal material in the form of KBBI or Great Dictionary of the Indonesian Language. This research was also supported by primary data, namely the results of interviews with interviewees, namely prosecutors, investigators, and academics. The data was analyzed by using qualitative method and the research was presented in descriptive analytical manner as it was descriptively and deductively concluded. The results of this research indicate that: First, the basis of consideration of the public prosecutor in the separation of case files for the inclusion of corruption are based on several rationales, namely the different roles of each perpetrator of corruption, a lack of witnesses in a case, and simplifying the trial. Second, the settlement of criminal cases related to the inclusion of criminal acts of corruption against the public prosecutor's warrant actually has nothing to do with the warrant itself, because the warrant was made based on indictments and the result of evidentiary processes during trial. But not at all because the warrant could also be influenced by the testimony of the defendant who was a witness in the other defendant's case. This is related to the consistency of answers from witnesses and questions from prosecutors.

Kata Kunci : Pemisahan Berkas Perkara, Penyertaan Tindak Pidana, Korupsi