Kepastian Hukum Jabatan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

ARTTOGA ANGKASA I, Dra. Dani Krisnawati. S.H., M.Hum.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan penelitian ini ada 2 (dua). Pertama, mengetahui bagaimana kepastian hukum notaris sebagai pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, mengetahui bagaimana proses audit khusus yang dilakukan oleh petugas auditor PPATK kepada notaris yang penghadapnya di indikasi melakukan transaksi keuangan mencurigakan. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini berupa penelitian normatifempiris dengan data yang terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan PPATK. Berdasarkan hasil penelitian ini,maka dapat ditentukan bahwa, pertama terkait dengan kepastian hukum jabatan notaris sebagai pihak pelapor dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, bahwa kepastian hukum secara formil berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut sudah jelas dan sudah mengatur secara lengkap hak serta kewajiban baik dari pihak notaris maupun pihak PPATK, tetapi menyangkut kepastian hukum secara materiil berupa pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan belum ada kepastian hukum. Kedua, terkait dengan pelaksanaan proses audit khusus oleh petugas auditor PPATK yang sampai saat ini belum pernah terlaksana karena kendala izin dari Majelis Pengawas, PPATK memberikan alternatif kepada notaris yang merasa bahwa kliennya melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan, dapat membuat laporan atas transaksi tersebut melalui GRIPS, yang dapat dilakukan atas penilaian pribadi seorang notaris dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, serta pelaporan tersebut dapat dilakukan tanpa melalui Majelis Pengawas

There are two purposes of this thesis. First, to know how the legal standing for public notary as the reporting party in money laundering crime. Second, to know how the special audit process by Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) auditor officer to a notary whose the client are indicated commit a suspicious financial transactions. The research method that used on this thesis is normative-empirical legal research, that contains primary and secondary data. The primary data consist an interview, and the secondary data consist literature study towards primary, secondary, and third law materials. This research conducted in Central Executive Board of Indonesian Notary Association and INTRAC office. This research have two research questions, first related to the legal standing of a public notary as the reporting party in an effort to prevent the crime of money laundering the law is clear and fully regulated about the rights and obligation of the public notary and the INTRAC, but in the implementation of the law and regulations cannot yet be implemented as good as possible, in this case the legal standing has not been fully fullfilled. Second, related to the implementation of a special auditing process by INTRAC auditor officer that until now had never been done due to the constrain of permission from the public Notary Supervisory Board, INTRAC provided an alternative way to public notary who find that their clients were commited a suspicious financial transaction, public notary can report that transaction through GRIPS that could initiated by public notary by applying the knowing your client principle and that report could be done without going through the Notary Supervisory Board permission.

Kata Kunci : Notaris, PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang.