PERJANJIAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA

SHOLEH, Mochammad, Purman Hidayat, S.H., M.Hum

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah perjanjian pengiriman tenaga kerja indonesia (TKI) ke luar negeri antara agen Indonesia dengan agen di luar negeri telah memberikan perlindungan bagi TKI dan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana tanggung jawab PJTKI dalam melindungi TKI yang bekerja di luar negeri. Hal ini disebabkan kompleksitas permasalahan TKI yang bekerja di luar negeri. Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan analisis yang dilakukan adalah melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Sehingga diperlukan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hukum bagi TKI dalam perjanjian pengiriman TKI antara agen Indonesia dengan agen di luar negeri belum cukup memadai. Sedangkan tanggung jawab PJTKI dalam melindungi TKI yang bekerja di luar negeri sangat terbatas. Hal ini disebabkan adanya yurisdiksi yang berbeda antara satu negara (Indonesia) dengan negara lain tempat TKI berada. Terlebih motivasi unsur pemasaran dalam proses pengiriman yang lebih dominan yang mengakibatkan terabaikannya pengembangan sistem perlindungan hukum yang memberikan jaminan melindungi TKI. Kata kunci: Perlindungan Hukum, TKI, tanggung jawab

This research aims for identifying and understanding whether the distribution agreements of Indonesian labors (TKI) to foreign countries between Indonesian agents and abroad agents have provided protection for migrant workers and to know and understand the extent to which PJTKI responsibility in protecting the workers who work abroad. This is due to the complexity of the problems that migrant workers who work abroad. The character of this research is a normative law research, whereas the analysis is done by descriptive qualitative approach. So, library research which equipped with field research is needed. The conclusion is that the law protection for Indonesian worker in the contract of the distribution is insufficient. In fact, PJTKI only has limited authority in term of protecting Indonesian workers. This is caused by different jurisdiction between a country (Indonesia) and the other country where Indonesian workers live. Moreover, marketing motivation in the process of distribution is more dominant. Thus, the development of legal protection system that provides guarantees to protect workers is neglected. Keywords: law protection, Indonesian worker, responsibility

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, TKI, tanggung jawab