The Consequence of The Implementation of Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 48/2017 Concerning Business Supervision on The Sector of Energy and Mineral Resources Towards Investment Climate of Upstream Business Activities in Indonesia (Case Study: Provisions Concerning The Transfer of Participating Interest)

GIOK KINSKI M D A, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Di bulan Agustus 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan persyaratan persetujuan untuk melakukan transfer Particpating Interest berdsasarkan Permen ESDM No. 48/2017. PSC (Production Sharing Contract) yang sudah ditandatangani mau tidak mau harus tunduk terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat aspek dimana pemerintah sebagai pihak yang berkontrak sekaligus sebagai regulator dapat mengeluarkan peraturan yang akan mengerosi ketentuan didalam PSC. Kegagalan untuk menegakkan ketentuan didalam PSC menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi dari implementasi Permen ESDM No. 48/2017 terhadap iklim investasi pada Kegiatan Usaha Hulu di Indonesia. Penelitian normatif-empiris ini pada pokoknya secara dominan mengandalkan studi pustaka, ditambah dengan penelitian lapangan untuk memberikan gambaran dari posisi Pemerintah Indonesia tentang maksud dan tujuan pemberlakuan peraturan tersebut (persyaratan persetujuan untuk melakukan transfer Participating Interest). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks peraturan retroaktif, konsekuensi dari Permen ESDM No. 48/2017 terhadap iklim investasi pada Kegiatan Usaha Hulu di Indonesia adalah signifikan karena hal tersebut erat kaitannya dengan perwujudan dari pasal 33 UUD 1945. Hal ini dikarenakan, di satu sisi peraturan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan sumberdaya alamnya semaksimal mungkin, tetapi di sisi lain penerapan peraturan retroaktif dapat menyebabkan memburuknya iklim investasi. Peraturan retroaktif menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menerbitkan aturannya. Peraturan yang tidak konsisten akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para investor dan pada akhirnya investasi di industri minyak dan gas/migas menjadi tidak mencukupi. Akibatnya, investasi yang tidak mencukupi akan menyebabkan penurunan produksi migas. Karena migas merupakan komoditas vital negara, jika komiditas tersebut terhambat, maka akan mengganggu kepentingan nasional.

On August 2017, the Indonesian Government enacted approval requirement for conducitng the transfer of Participating Interest by virtue of MoEMR Regulation No. 48/2017. The signed PSC (Production Sharing Contract) has no choice but to comply with the regulation issued by the government. It shows that there are some aspects whereas the government as the contracting party and also as regulator can issue regulation that will erode the provisions in the PSC. The failure to enforce the provisions in PSC leads to legal uncertainty. This legal research aims to analyze the consequence of the implementation of MoEMR Regulation No. 48/2017 towards investment climate on Upstream Business Activities in Indonesia. This normative-empirical research relies dominantly on literature study added with field research to provide insights of the position of the Indonesian Government on the aim and purpose of enacting such mechanism (approval requirement for conducting the transfer of Participating Interest). The finding of this research shows that in the context of retroactive regulation, the consequence of MoEMR Regulation No. 48/2017 towards investment climate on Upstream Business Activities in Indonesia is significant as it strongly related with the realization of the purpose of Article 33 of the Constitution. This is because in one hand it enables the government to control its natural resources to its fullest, but in the other hand it can cause deterioration in the investment climate. Retroactive regulation is a testament that shows inconsistency in regulation issued by the government. Inconsistency in regulation will cause legal uncertainty for the investors and eventually there will be insufficient investment in oil and gas industry. As consequence, insufficient investment will cause decline of oil and gas production. Because oil and gas constitutes vital commodity of a state, if such commodity is hampered then it will harm the interest of the nation.

Kata Kunci : Investasi, Participating Interest, PSC, UU Minyak dan Gas, Peraturan Retroaktif/ Investment, Participating Interest, PSC, Oil and Gas Law, Retroactive Regulation