Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Bantuan kepada Saksi dan Korban

Hans Thioso, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang sama-sama mengatur restitusi kepada korban. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat penerapan dari kedua peraturan tersebut dalam pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat kendala-kendala dalam penerapan kedua peraturan tersebut sehingga dapat merumuskan peraturan yang lebih efektif dan efisien dalam pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif dimaksudkan untuk melihat sinkronisasi horizontal di antara kedua peraturan tersebut. Adapun penelitian empiris digunakan untuk melihat peran penyidik, penuntut umum dan LPSK dalam pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual yang didasarkan pada kedua peraturan tersebut serta kendala-kendala yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 bersifat saling melengkapi satu sama lain. Kedua, penyidik dan penuntut umum mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada korban terkait hak dan tata cara pengajuan permohonan restitusi dan membantu korban untuk mengajukan permohonan restitusi tersebut. LPSK berkewajiban untuk memberikan fasilitas bantuan restitusi kepada korban yang dianggap telah memenuhi syarat dan melakukan penilaian besaran restitusi. Ketiga, pada tahapan pengajuan permohonan restitusi masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jangka waktu bagi korban untuk mengajukan permohonan restitusi dan proses penilaian besaran restitusi. Pada tahapan pelaksanaan restitusi masih terdapat kendala dalam pembayaran restitusi kepada anak korban sebab tidak ada pengaturan mengenai konsekuensi apabila pelaku tidak membayar restitusi. Oleh karenanya, pengaturan di masa mendatang diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala tersebut sehingga pemenuhan hak restitusi anak korban kekerasan seksual dapat lebih efektif dan efisien.

This research aims to see the relationship between Government Regulation Number 43 of 2017 and Government Regulation Number 7 of 2018 which together regulate restitution for victims. This research also aims to see the application of the two regulations in the fulfillment of the restitution rights of child victims of sexual violence. In addition, this research also aims to see obstacles in the application of these two regulations so that it can formulate regulations that are more effective and efficient in fulfilling the restitution rights of child victims of sexual violence. This research was conducted with normative and empirical research methods. Normative research is intended to see horizontal synchronization between the two regulations. Empirical research is used to see the role of investigators, public prosecutors and LPSK in fulfilling the rights to restitution of child victims of sexual violence based on these two regulations and the obstacles that occur. The results of the study show that: First, Government Regulation Number 43 Year 2017 and Government Regulation Number 7 Year 2018 are complementary to each other. Second, investigators and public prosecutors have the obligation to convey to victims the rights and procedures for submitting requests for restitution and assisting victims to submit applications for restitution. LPSK is obliged to provide restitution assistance facilities to victims who are deemed to have fulfilled the requirements and conduct an assessment of the amount of restitution. Third, at the stage of submitting the request for restitution there are still several obstacles such as the limited time period for victims to submit applications for restitution and the process of evaluating the amount of restitution. During the implementation of the restitution stage there were still obstacles in paying restitution to child victims because there was no regulation regarding the consequences if the perpetrator did not pay restitution. Therefore, arrangements in the future are expected to be able to overcome these obstacles so that the fulfillment of the restitution rights of children who are victims of sexual violence can be more effective and efficient.

Kata Kunci : restitusi, anak korban, kekerasan seksual.