Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Yang Dlindungi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat

SUTRISNO, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala yuridis dan non yuridis yang dihadapi oleh PPNS BKSDA Sumbar dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi. Selain itu untuk menganalisis upaya yang seharusnya dilakukan oleh PPNS BKSDA Sumbar dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat preskriktif. Bahan penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Balai KSDA Sumatera Barat. Jalannya penelitian terdiri dari persiapan, pengumpulan data, analisa data dan penyusunan hasil penelitian. Pengumpulan data dengan wawancara dan analisa data dengan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini ada dua yaitu pertama kendala-kendala yuridis dan non yuridis PPNS BKSDA Sumatera Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi adalah kurangnya pemahaman dan penerapan substansi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 oleh PPNS BKSDA, dengan berdirinya atau lahirnya BPPHLHK khususnya di Wilayah Sumatera maka proses penyidikan yang selama ini dilakukan oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat diserahkan kepada PPNS BPPHLHK, kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi serta tradisi berburu oleh masyarakat Sumatera Barat merupakan hambatan bagi PPNS dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kedua yaitu upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi antara lain meningkatkan pemahaman dan penerapan substansi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, meningkatkan koordinasi dengan Penyidik BPPHLHK dan Penyidik Polri, meningkatkan sosialisasi tentang konservasi dan jenis-jenis satwa yang dilindungi kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat adat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi.

This research aimed to analyze juridical and non juridical constraints faced by Civil Servant Investigators in West Sumatera Natural Resources Conservation Center or abbreviated as PPNS BKSDA Sumbar in its implementation of law enforcement on the criminal act of the protected animals. Moreover, it was to analyze the effort that should have been done by PPNS BKSDA Sumbar in the future in its implementation of law enforcement on the criminal act of the protected animals. This research was empirical law research and it was prescriptive. The research materials consisted of primary and secondary data. The location of this research was in KSDA Center of West Sumatera. The procedures of the research were preparation, data collection, data analysis and the formulation of research result. The data collection was through interview and the data was analyzed qualitatively. There were two conclusions of this research, juridical and non juridical constraints of West Sumatera PPNS BKSDA in its implementation of the law enforcement on the criminal act of protected animals were the lack of understanding and implementation of the substance of Law Number 5 of 1990 by PPNS BKSDA, because of the forming of BPPHLHK especially in Sumatera so the investigation process that had been done by West Sumatera PPNS BKSDA was given to PPNS BPPHLHK, the lack people�s understanding about the kinds of protected animals also the hunting tradition by West Sumatera people was the constraint for PPNS in its implementation of law enforcement. Meanwhile, the efforts that should have been done by West Sumatera PPNS BKSDA in its implementation of the law enforcement on the criminal act of protected animals included improving the understanding and the implementation of the substance of Law Number 5 of 1990, improving the coordination with the Investigators of BPPHLHK and the Investigators of Polri, improving the socialization about conservation and the kinds of protected animals to the people also improving the the coordination with indigenous leader in the implementation of law enforcement on the criminal act of protected animals.

Kata Kunci : penegakan hukum, tindak pidana satwa yang dilindungi, PPNS/law enforcement, criminal act on the protected animals, PPNS