Analisis Implementasi Kebijakan Money Follows Program Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

EMBAY BAITIYAH, Irwan Taufiq Ritonga, S. E., M. Bus., Ph. D., CA

2019 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan yang terintegrasi dan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, pemerintah daerah harus melaksanakan penganggaran berbasis kinerja yang fokus pada output, outcome serta menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas dalam pengelolaan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai amanah rakyat yang diberikan kepada pemerintah daerah digunakan untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Analisis implementasi kebijakan money follows program di Pemerintah Daerah Daerah istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) belum benar-benar dilakukan apakah sudah memenuhi prinsip money follows program. Ditengarai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih banyak yang mengusulkan program/kegiatan menggunakan paradigma lama���¢�¯�¿�½�¯�¿�½doing business as usual. Program/kegiatan yang diusulkan tidak menjawab permasalahan yang ada serta tidak dapat mengatasi tema prioritas yang telah dicanangkan oleh Gubernur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan money follows program di Pemda DIY dan apakah penganggaran di Pemda DIY sudah memenuhi prinsip money follows program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Lingkup penelitian ini adalah analisis implementasi kebijakan money follows program di Pemda DIY dengan mempertimbangkan dua aspek kriteria, yaitu besaran alokasi anggaran dan urutan pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Pemda DIY belum menerapkan money follows program karena belum dapat mengurutkan prioritas pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat pada prioritas yang tercantum dalam dokumen RKPD dan pidato penghantaran Gubernur DIY tidak dapat diurutkan mana yang paling prioritas. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria money follows program, yaitu strategi atau kebijakan dalam mengalokasikan anggaran belanja yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengacu pada prioritas pembangunan. Semakin tinggi prioritas sebuah program alokasi anggaran yang ditetapkan semakin besar dan sebaliknya. Kedua, penerapan money follows program di Pemda DIY dilihat dari aspek besaran alokasi anggaran tidak dapat dianalisis karena Pemda DIY belum dapat mengurutkan program prioritas pembangunan. Ketiga, penerapan money follows program di Pemda DIY dilihat dari aspek urutan pembahasan antara eksekutif dan legislatif tidak mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif tidak ada urutan pembahasan mana yang paling diprioritaskan, hanya membahas anggaran per tiap-tiap OPD.

Planning and budgeting is a series of integrated activities and processes that are important in governance. In order to realize good governance and clean government, local governments must implement performance-based budgeting that focuses on outputs, outcomes and produces efficiency, effectiveness, and rationality in budget management. The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) as a mandate of the people given to local governments is used to realize the aspirations and needs of the people. Implementation Analysis of Money Follows Program Policy in Local Government of Yogyakarta Special Territory has not really been done whether it has met the principle of money follows program. It is suspected that there are many Regional Organizations (OPD) that propose programs/ activities using the old paradigm of doing business as usual. He proposed program/ activity does not answer the existing problems and cannot overcome the priority themes declared by the Governor. The purpose of this study was to analyze how the implementation of money follows program in Local Government of Yogyakarta Special Territory and whether budgeting in the Local Government of Yogyakarta Special Territory had fulfilled the principle of money follows program. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. The scope of this study is the analysis of the implementation of the money follows program policy in the Local Government of Yogyakarta Special Territory by considering two aspects of the criteria, namely the amount of the budget allocation and the sequence of budget discussions between the executive and the legislative. The results of this study indicate that first, Local Government of Yogyakarta Special Territory has not implemented a money follows program because it has not been able to rank regional development priorities. This can be seen in the priorities listed in the RKPD document and the Governor of DIY delivery speech cannot be sorted out which is the most priority. This is not in accordance with the criteria of money follows program, namely the strategy or policy in allocating the budget provided in the Regional Budget (APBD) which refers to development priorities. The higher the priority of a program, the greater the budget allocation set and vice versa. Second, the implementation of the money follows program in Local Government of Yogyakarta Special Territory seen from the aspect of the amount of the budget allocation cannot be analyzed because the Local Government of Yogyakarta Special Territory has not been able to sort development priority programs. Third, the implementation of the money follows program in Local Government of Yogyakarta Special Territory is seen from the aspect of the order of discussion between the executive and the legislature does not reflect regional development priorities. The budget discussion between the executive and the legislature has no order of discussion which is the most priority, only discussing the budget per each OPD.

Kata Kunci : perencanaan, penganggaran, money follows program, besaran alokasi anggaran, urutan pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif