EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN PROVINSI TERHADAP ALOKASI PENGELUARAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

NETRI DEWANTARI, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D.

2019 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pemekaran provinsi merupakan bagian dari dimanika sosial, politik, dan demokrasi pada masa era reformasi. Sebagaimana UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah dan PP No.129/2000 tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang kemudian diperbaharui dengan PP No.78/2007 menegaskan bahwa tujuan pemekaran daerah utamanya untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Studi evaluasi dampak perlu dilakukan agar dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja pemerintahan daerah selama ini khususnya yang berkaitan dengan masalah alokasi pengeluaran karena sangat terkait dengan hasil yang diinginkan dari permasalahan utama di daerah tersebut. Alokasi pengeluaran pendidikan dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari kebijakan mencapai sasaran peningkatan hasil pendidikan. Penelitian ini menganalisis dampak pemekaran provinsi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan quasi-experiment melalui metode Difference-in-Differences (DID). Metode ini membandingkan perubahan antar waktu antara kelompok yang mendapatkan treatment atas implementasi pemekaran provinsi yaitu kabupaten/kota yang mekar menjadi provinsi baru, dengan kelompok yang tidak mendapatkan treatment yaitu kabupaten/kota yang tetap berada di provinsi induk dan sekitar provinsi yang mengalami pemekaran provinsi. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan kebijakan pemekaran provinsi, mengidentifikasi signifikansi dampak yang ditimbulkan, dan mengidentifikasi besaran perubahan alokasi pengeluaran pendidikan akibat pelaksanaan kebijakan pemekaran provinsi. Secara akumulasi, hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemekaran provinsi signifikan memengaruhi alokasi pengeluaran pendidikan.

The provincial expansion is part of the Indonesian social, political and democratic life in the Reformation era. As with Law Number 22/1999 on regional government and Government Ordinance Number 129/2000 on the requirements for formation and criteria for regional expansion, deletion, and integration which were later updated with Government Ordinance Number 78/2007, it was emphasized that the purpose of regional expansion was to improve community welfare, public services, and regional competitiveness. Impact evaluation studies need to be carried out in order to provide an overview of the overall regional government's performance, especially those relating to expenditure allocation since it is closely related to the desired output of the main issues in the region. The education expenditure allocation is considered successful if the objectives of education policy are achieved, as indicated by the increase in education indicators. This study analyzes the impact of provincial expansion using a quasi-experimental approach through the Difference-in-Differences (DID) method. This method compares inter-time changes between groups that have experienced the provincial expansion (for instance, regencies/cities that form new provinces) with groups that have not experienced provincial expansion (remain in the original provinces) and the region around provinces that experience provincial expansion. The goals of this study are to recognize the effectiveness of the provincial expansion policies implementation, identify the impact significance of this policy, and discover the effects on the education expenditure allocation. In general, the results of this study indicate that the provincial expansion policies implementation significantly affects the education expenditures allocation.

Kata Kunci : evaluasi dampak, Difference-in-Differences (DID), pemekaran provinsi, pengeluaran pendidikan