ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR

YUSI KRISMANINGTYAS, Amirullah Setya Hardi, Cand.Oecon., Ph.D.; Dr. Evita Hanie Pangaribowo, M.IDEC.

2019 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Kondisi ini seakan kontra-intuitif dengan kontribusi besar Jawa Timur dalam perekonomian nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang melaju lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terbentuk seakan belum berpihak pada penduduk miskin. Kondisi infrastruktur Jawa Timur didiagnosis menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi inklusif yang berpihak pada penduduk miskin sehingga peningkatan belanja modal pemerintah daerah diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian dan pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data realisasi belanja modal pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2010-2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong investasi melalui belanja modal tersebut terhadap penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur serta kebijakan realokasi anggaran belanja modal yang dapat direkomendasikan. Hasil analisis Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh langsung yang bervariasi dari masing-masing komponen belanja modal terhadap kemiskinan. Belanja modal untuk gedung dan bangunan serta belanja modal lainnya memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, sedangkan belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan justru berpengaruh positif dan signifikan. Oleh karena itu, realokasi anggaran belanja modal dapat dilakukan dengan memberikan proporsi lebih besar pada belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal lainnya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Masing-masing komponen belanja modal sebenarnya memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan di provinsi ini secara tidak langsung melalui mekanisme peningkatan pengeluaran agregat yang terdorong oleh belanja modal tersebut.

East Java is the province where most poor people in Indonesia live in. The condition is contra-intuitive by its big contribution in national economy, due to its rapid economic growth. Such mode of economic growth does not happen to the poor, unfortunately. Infrastructural condition of East Java is diagnosed for becoming the obstacle of inclusive economic growth for the poor, expecting increased capital expenditure by the local government to be able to grow economy and finally alleviate poverty. The research employed data of the realization of capital expenditure by the local government in East Java in 2010-2017 from the Supreme Audit Institution (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK) to analyze the effects of policy made by the local government to support investments through the capital expenditure on poverty alleviation in East Java and recommended policies for reallocate capital expenditure budget. Results of Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis applied in this research clarified that there were varied direct effects from each component of capital expenditure on poverty. Capital expenditure for building and constructions and other capital expenditure for roads, irrigation, and network gave a positive and significant effect. Hence, reallocation of capital expenditure budget can be done by giving a bigger proportion to capital expenditure for building and constructions and other capital expenditure for accelerate poverty alleviation programs in East Java. Each component of capital expenditure actually gave a negative effect to poverty there through mechanism of aggregate expenditure increase encouraged by the capital expenditure.

Kata Kunci : belanja modal, pemerintah daerah, kemiskinan, PLS-SEM