KAJIAN TERHADAP PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta)

HANIDAR RIEN I, Muhaimin, S.H.,M.Kn

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis penerapan akad Musyarakah berdasarkan prinsip syariah dan kesesuaian akad Musyarakah terhadap asas keadilan dalam akad pembiayaan Musyarakah pada BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untum memperoleh data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil dalam BPRS Barokah Dana Sejahtera menggunakan sistem proyeksi dengan telah menentukan besarnya keuntungan di awal akad dengan nominal secara tetap. Hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dalam akad Musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI no.8/DSN-MUI/2000. Dengan diterapkannya penentuan keuntungan secara tetap di awal maka telah mengabaikan prinsip syariah, karena keuntungan tersebut bukanlah bagi hasil melainkan dapat dikategorikan dengan riba. Selanjutnya jika dilihat dari asas keadilan, maka hal tersebut dapat menjadi tidak adil bukan hanya bagi nasabah tetapi juga bagi pihak Bank. Karena jika keuntungan yang dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan dengan besarnya keuntungan nominal ditetapkan secara tetap tersebut tidak sesuai dengan keuntungan riil yang diperoleh nasabah maka akan ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu akad Musyarakah dengan penentuan bagi hasil menggunakan proyeksi keuntungan dengan telah menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah secara tetap untuk Bank tidak sesuai dengan Prinsip syariah.

This purpose of this research is to know and analyze the application of Musyarakah contract based on sharia principles and the conformity of the Musyarakah agreement to the principle of justice in the Musyarakah financing contract at BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta. The type of research in this stydy is juridical normative and the character of research is description analitical. The data have been collected from library research to get secondary data and doing field research by interviewing resource person. While the data analysis using qualitative analysis. The results of the study show how the implementation of results in the BPRS Barokah Dana Sejahtera uses a projection system by determining the acquisition rate at the beginning of the contract with a fixed nominal. This is not permitted in the Musyarakah contract which is in accordance with the MUI DSN Fatwa No. 8 / DSN-MUI / 2000. By applying it at the beginning, sharia principles have been questioned, because it is expected for results that can be categorized as usury. Furthermore, if viewed from the principle of justice, then it can become unfair not only for the people but also for the Bank. Because profits calculated based on the proportion of profits earned by nominal are determined by the actual profits obtained, there will be parties who are harmed. Therefore, the Musyarakah Agreement with profit sharing results using funds obtained from the proceeds obtained by the Bank is not in accordance with sharia principles.

Kata Kunci : Akad Musyarakah, Asas Keadilan, Perbankan Syariah.