Komunikasi Advokasi Untuk Meraih Dukungan Stakeholder pada Program Kependudukan (Studi Komunikasi Advokasi oleh BKKBN Papua Barat untuk Meraih dukungan Stakeholder pada Program Kampung KB di Papua Barat)

NATA LINA KURNIATI, DR. Phil Hermin Indah Wahyuni, M.Si

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Program Kampung KB (Keluarga Berencana) merupakan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan Kependudukan pada daerah atau wilayah yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Program Kampung KB dalam pengembangannya membutuhkan dukungan stakeholder dalam bentuk sumber daya baik sumber daya manusia, pendanaan ataupun sumber daya lainnya dan didorong untuk dapat mengeluarkan sebuah kebijakan berupa aturan dan instruksi bagi pengembangan program Kampung KB sesuai kewenangan masing-masing. Untuk memperoleh dukungan tersebut, dalam hal ini BKKBN sebagai leading sektor program Kampung KB melakukan advokasi kepada stakeholder terkait dengan komunikasi sebagai unsur utamanya. Dari hasil pencapaian, pengembangan Kampung KB propinsi Papua Barat belum cukup memperoleh intervensi dari stakeholder/ mitra terkait. Peneliti kemudian bertujuan untuk mengetahui bagaimana BKKBN Papua Barat melakukan komunikasi advokasi untuk meraih dukungan stakeholder pada program Kampung KB di propinsi Papua Barat dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan advokasi program Kampung KB kepada stakeholder. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian komunikasi advokasi dalam meraih dukungan stakeholder dan subjek penelitiannya adalah BKKBN Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder program Kampung KB mencakup pemerintah Papua Barat dan kabupaten kota, institusi swasta non pemerintah dan masyarakat Kampung KB sendiri. Komunikasi advokasi yang dilakukan cenderung ke arah non litigasi dengan taktik edukasi, persuasi dan kerja sama. Sampai saat ini proses komunikasi advokasi tetap berjalan, intervensi pada kampung KB masih didominasi oleh kegiatan Kependudukan dan KB, sedangkan intervensi lintas sektor terkait dan swasta masih sangat minim. Kendala yang ditemui berasal dari sumber daya manusia BKKBN Papua Barat, selain itu bentuk-bentuk pelaksanaan advokasi masih terbatas pada anggaran yang ada. Masih adanya kekeliruan pemahaman akan program tersebut masih menjadi kesulitan bagi BKKBN Papua Barat untuk melakukan advokasi.

Family Planning Village Program is a program which aims to solve population problem in area or region which should get the governments attention. The development of Family Planning Village program requires the support of the stakeholders in the form of resources, i.e. human resources, financing, etc. and policies in the form of regulation an instruction for the development Family Planning Village program consistent with their respective authority. To gain the support, BKKBN as the leading sector of Family Planning Village program advocates the stakeholders related to communication as the main element. In terms of achievement, the development of Family Planning Village of West Papua Province hasn't received intervention by related stakeholders/partners. The researcher aimed to determine how the BKKBN West Papua performed advocacy communication to gain stakeholders support in Family Planning Village program in West Papua province and inhibiting factors of advocating for Family Planning Village program to the stakeholders. The research was performed using qualitative method, the research object was advocacy communication to gain the stakeholders support and the research subject was the BKKBN of West Papua. The research result showed that the stakeholders of Family Planning Village program included the governments of West Papua and regency/city, non-governmental private institution and the community of the Family Planning Village. The advocacy communication was non-litigation with educational, persuasion and cooperation tactics. Currently, the advocacy communication was still running, the interventions in Family Planning Village were still dominated by Population and Family Planning activities, while interventions from related and private sectors were minimum. The obstacles were the human resources of the BKKBN of West Papua and the forms of advocacy were limited by the existing budget. There was misunderstanding on the program, making it difficult for the BKKBN of West Papua to perform advocacy.

Kata Kunci : Komunikasi, Advokasi, Stakeholder, Kampung KB