TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN BPK DALAM MELAKUKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA SELAIN PEGAWAI NEGERI

TOMMY TAMPUBOLON, Dr. Mailinda Eka Yuniza., S.H., LL. M.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan BPK dalam menetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Bendahara selain Pegawai Negeri dan upaya sinkronisasi aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh BPK. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung terhadap BPK sejauhmana kewenangannya dalam menetapkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Bendahara selain pegawai negeri serta upaya yang dilakukan oleh BPK dalam melakukan sinkronisasi aturan perundang-undangan yang terkait pada pelaksanaan kewenangannya yaitu penetapan kerugian keuangan negara. dengan pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaahan hukum dengan memperbandingkan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi, dan mandat serta secara horizontal melalui asas delegasi. Sarana yang digunakan dalam pengumpulan data primer dengan pedoman wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dengan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan BPK tidak menjalankan kewenangan yang diperolehnya dari undang-undang terkait penghitungan dan penetapan kerugian negara/daerah terhadap seluruh bendahara, bahkan membatasi kewenangannya hanya pada Bendahara yang berstatus pegawai negeri. Padahal, kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara selain pegawai negeri berkontribusi besar pada nilai keseluruhan kerugian negara/daerah yang terjadi dalam rentang waktu Tahun 2003 sampai dengan 2018, karena penghitungan dan penetapan kerugian negara diserahkan pada instansi dimana kerugian negara/daerah tersebut terjadi. Instansi yang menghitung dan menetapkan kerugian negara/daerah tersebut tidak independen dan penyelesaian atas tuntutan ganti kerugian menjadi tidak efektif sehingga diperlukan sinkronisasi peraturan. Pengaturan atas pelaksanaan kewenangan BPK atas penghitungan kerugian negara tersebut haruslah secara holistik karena hal itu menjadi suatu kebutuhan yang krusial bagi BPK dalam melaksanakan tugas konstitusinya tersebut. Dengan demikian kerugian negara yang telah terjadi dapat dipulihkan secara efisien dan efektif serta mendatangkan manfaat bagi pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh.

This study aims to identify and assess the authority of the BPK in determining the financial state loss caused by the Treasurer other than Civil Servants and efforts to synchronize legislation carried out by the BPK. The study is descriptive research that aimed to obtain a comprehensive description of the BPK�¢ï¿½ï¿½s authority in determining the financial state loss caused by treasurers other than civil servants and efforts taken by the BPK to synchronize statutory regulations about the implementation of its authority, namely the determination of financial state losses. By the synchronization approach, that is legal review by comparing the law vertically through the principle of attribution, delegation, and mandate and horizontally through the principle of delegation. The primary data collection will be conducted by interviewing sources while secondary data collection will be carried out by conducting document studies. The results of this study show that BPK did not exercise the authority granted by the law regarding the calculation and determination of state/regional losses to all treasurers, and even limited its influences to the civil servant Treasurers. In the period 2003 to 2018, financial state losses caused by treasurers other than civil servants were the major contributor to the overall value of state/regional losses that occurred. Nonetheless, the calculation and determination of those state losses are delegated to agencies where the loss of state/region occurs. As the agencies are not independent, the settlement of claims for compensation becomes ineffective. Hence, the synchronization of regulations is required. Regulations on the implementation of BPK's authority on calculating the financial state's losses must be holistic as it becomes a crucial requirement for the BPK in carrying out its constitutional duties. Thus state losses that have occurred can be recovered efficiently and effectively and will benefit the overall management of state finances.

Kata Kunci : Kerugian Keuangan Negara, Penghitungan dan Penetapan, Kewenangan, Bendahara selain Pegawai Negeri, BPK