Menyelamatkan Hak Pilih Orang Yang Sakit (Re Desain Penjaminan Hak Pilih Untuk Pasien Rumah Sakit Sebagai Upaya Untuk Mencapai Pemilu Yang Inklusif)

DIWANGKARA NAFI AL M, Dr. R.B. Abdul Gaffar Karim, S.IP, M.A.

2018 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini fokus pada upaya penjaminan hak pilih warga negara. Utamanya pada pasien rumah sakit yang masih banyak tidak terpenuhi hak pilihnya. Ada beberapa alasan yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti, pertama, problem empiris yaitu ironi antara hak pilih sebagai pilar demokrasi namun masih saja terdapat warga yang tidak terpenuhi hak pilihnya. Kedua adalah problem formal dimana tidak ada perangkat atau regulasi yang secara jelas mengatur penjaminan hak pilih pasien rumah sakit. Dan ketiga, problem pengetahuan dimana minimnya kajian yang membahas secara spesifik tentang penjaminan hak pilih pasien rumah sakit, sehingga dijadikan alasan bagi penulis bahwa kajian ini penting untuk dilakukan. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan prinsip inklusif dalam sistem demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Dahl dan konsep prosedur administrasi pemilu yang inklusif menurut Sarah Birch. Pada tataran yang lebih teknis, penelitian ini menggunakan kerangka konsep yang dikemukan oleh Michael J. Prince serta Ramlan Surbakti mengenai pengaturan pemilih khusus. Penelitian ini juga meminjam konsep pemilu dalam keadaan darurat bencana dari studi yang telah dilakukan Smith dan Sabatino. Konsep ini diperlukan untuk menjembatani desain penjaminan hak pilih pasien rumah sakit yang saat ini belum optimal dilakukan. Harapannya, pelaksanaan penjaminan hak pilih dilaksanakan secara inklusif. Dengan mengambil studi kasus penjaminan hak pilih pasien rumah sakit pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menemukan beberapa variasi penjaminan hak pilih pasien. Variasinya adalah seputar penempatan TPS. Terdapat TPS yang berada di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Dari variasi ini, kemudian timbul permasalahan. Pemasalahan itu diantaranya adalah akses TPS yang terhambat, prosedur pemilih khusus yang ketat, minimnya fasilitas tambahan untuk pemilih pasien rumah sakit, dan rawannya kerahasian dan keamanan pemungutan suara di rumah sakit. Permasalahan ini ditambah dengan minimnya sosialisasi oleh penyelenggara pemilu dan koordinasi yang dilakukan stakeholder yang terkait. Penelitian ini merekomendasikan kepada stakeholder terkait, bahwa untuk penjaminan hak pilih pasien rumah sakit, diperlukan sebuah aturan yang khusus. Aturan ini utamanya mencakup fleksibilitas pasien untuk menjadi pemilih khusus, adanya fasilitas tambahan untuk pasien seperti mail vote dan pendaftaran pemilih khusus seperti pasien rumah sakit secara on line. Pendirian TPS khusus yang diperuntukkan untuk pasien rumah sakit beserta penambahan pengawasnya.

This research focused on efforts to secure citizen's right to vote, particularly for hospital patients that their right to vote have not been met. There are reasons causing this problem is interesting to study. First, empirical problem of irony between right to vote as democratic pillar and citizens whose right to vote is not fulfilled. Second, there is formal problem of no regulation that clearly regulate securing right to vote for hospital patient. Third, there is knowledge problem in which minimal study discussing specifically securing right to vote for hospital patient. Therefore, author considered this study is important to do. This research used inclusive principle in democratic system as presented by Dahl and inclusive election administrative procedure concept according to Sarah Birch. In more technical level, this research used conceptual frame form presented by Michael J. Prince and Ramlan Surbakti on regulation of special voter. This research also used concept of election in disaster emergency condition from study by Smith and Sabatino. The concept is required to bridge design of securing right to vote for hospital patients that is not optimally done. The implementation of right of vote securing is expected to do inclusively. This research found some variation of securing right to vote for hospital patient. The variation was on placement of polling station. There are polling stations inside and outside hospital. Then, due to the variation, there are problems. The problems were limited access to the polling station, strict procedure for special voter, minimal additional facility for inpatient voter, and vulnerable secrecy and security poll in hospital. In addition, there was minimal dissemination by election organizer and coordination done by related stakeholders. This research recommend that related stakeholders should make special regulation to secure right to vote for hospital patient. This regulation should cover flexibility of patient to be special voter, additional facility for patient such as mail vote and on-line registration for special voter such as hospital patient, and establishment of special polling station for hospital patient as well as addition of it's supervisor.

Kata Kunci : Hak Pilih, Pasien Rumah Sakit, Regulasi Khusus dan Prosedur Darurat, Pemilu Inklusif/Voting Right, Patients, Special Vote, Inclusive Election