Dinamika Politik Agenda Setting: Studi Kasus Kebijakan Pengembangan Bandara Baru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

RUDI HERMANTO S, Nur Azizah, SIP., M.Sc.

2019 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini bertujuan memahami dinamika proses agenda setting isu moda transportasi udara sehingga pengembangan bandara baru ditetapkan sebagai solusi masalah transportasi udara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ada dua argumentasi pokok yang melatarbelakangi penelitian ini. Pertama, Transformasi isu ke dalam agenda Pemerintah Provinsi DIY didasari berbagai pertimbangan yang bersifat teknis dan politik. Yang kedua, ada multi kepentingan/kebutuhan dari beragam aktor yang saling bersinggungan terhadap isu moda transportasi udara di DIY. Kenyataanya, kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu konvergen, sebaliknya berkompetisi. Lazimnya studi kasus, data dalam penelitian ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan observasi lapangan, wawancara mendalam, studi pustaka, mereview dokumen-dokumen terkait, analisis teks atau pun berita dari media cetak dan online yang mana dilakukan di DIY pada Maret hingga Desember 2018. Studi ini menunjukkan bahwa secara formal wacana pengembangan bandara baru di Provinsi DIY merupakan agenda Pemerintah Nasional yang dipengaruhi wacana global terkait konektifitas antar negara (globalisasi) dan antar regional yang segaris dengan pembangunan ekonomi berbasis potensi wilayah dalam proyek MP3EI yang mana penyusunannya didukung institusi global (baca: World Bank). Pada gilirannya, mobilisasi kebijakan oleh Pemerintah Pusat ke tingkat lokal mempengaruhi dinamika pembuatan agenda di aras lokal. Indikasinya adalah adanya konsolidasi isu yang telah terbentuk bahkan sebelum proses pembuatan agenda yang mana melibatkan PT. Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kementerian Perhubungan, dan aktoraktor lainnya diikusertakan untuk mengembangkan airportcity dan fasilitas infrastuktur pendukungnya . Penelitian ini menyimpulkan pengembangan bandara baru di DIY merupakan upaya mencarai jalan tengah sehingga variasi kepentingan dari institusi atau perorangan dapat berkumpul dalam relasi yang mengikat. Dalam hal ini, policy assemblage adalah konsekuensi terjadinya proses negosiasi, kolaborasi program dan upaya persuasi diantara para aktor. Oleh karena itu, di satu sisi, keputusan untuk mengagendakan pengembangan bandara baru memiliki tautan dengan gagasan-gagasan yang diusung Pemerintah Provinsi DIY, tetapi juga kepentingan beragam aktor yang dilibatkan dalam formulasi alternatif solusi masalah kebijakan.

This study aims to understand the dynamics of agenda setting on the issue of air transportation modes so that the development of new airports is set as a solution to the problem of air transportation in Daerah Istimewa Yogyakarta (thereafter: DIY). There are two main arguments behind this research. First, the transformation of issues into the DIY Provincial Government agenda is based on technical and political considerations. Second, there are multiple interests from various actors who intersect with the issue of air transportation modes in DIY. In fact, these interests are not always convergent. As a case study, data for this research is obtained through qualitative approach with field observation, in-depth interview, books and documents reviews, news from media (both print and online) which is held In DIY on March until December 2018. This study shows that formally the discourse of developing a new airport in DIY Province is a National Government agenda that is influenced by global discourse related to connectivity between countries and between regions in line with economic development based on regional potential in the MP3EI program which is supported by global Institution. In turn, the mobilization of policies by the Central Government to the local level influences the dynamics of agenda setting at the local level. The indication is the consolidation of issues that have been formed even before the agenda-setting process which involved PT. Angkasa Pura I, DIY Provincial Government, Kulon Progo Regency Government, Ministry of Transportation, and other actors were included to develop airportcity and its supporting infrastructure facilities. This research concludes that the development of a new airport in DIY is an effort to find a middle ground so that variations in the interests of institutions or individuals can gather in a binding relationship. In this case, policy assemblage is a consequence of the negotiation process, program collaboration and persuasion efforts among the actors. Therefore, on the one hand, the decision to schedule the development of a new airport has a link with the ideas promoted by the DIY Provincial Government, but also the interests of the various actors involved in formulating alternative solutions to policy problem.

Kata Kunci : agenda setting, issue searching, issue filtration, policy mobility