Serikat Pekerja Media Lokal (Studi Kasus Ekonomi Politik Pembentukan Serikat Pekerja Pers di Solo Pos)

HAMIDAH IZZATU LAILY, Kuskridho Ambardi, M.A., Ph.D

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Sebagian besar pasal pada Verifikasi Standar Perusahaan Pers yang dibuat Dewan Pers, berfokus pada kesejahteraan pekerja. Untuk memastikan aspek kesejahteraan pada perusahaan pers terpenuhi maka perlu dibentuk serikat pekerja pers. Kebebasan berserikat sendiri sudah diatur dalam UUD 45 dan UU Nomor 21 Tahun 2000. Namun dalam praktiknya, pemberangusan serikat pekerja masih kerap terjadi, dan dari 2.388 media di Indonesia hanya ada 28 serikat pekerja pers yang aktif. Penelitian ini kemudian berupaya mengidentifikasi praktik ekonomi politik dalam pembentukan serikat pekerja di media lokal Solo Pos yakni IKASO, menggunakan tiga pintu masuk ekonomi politik Vincent Mosco, dengan metode studi kasus. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa pembentukan IKASO bukan murni kesadaran karyawan melainkan dorongan dari pengusaha Solopos dengan alasan untuk memenuhi Peraturan Menteri Penerangan tahun 1984 terkait kewajiban pembagian saham dengan karyawan sebesar 20 persen. Setelah Permen tersebut dihapus, saham karyawan kembali dibeli oleh perusahaan. Hal ini merupakan upaya pelemahan terstruktur terhadap gerak IKASO, sehingga posisi tawar karyawan maupun IKASO semakin lemah saat pembuatan PKB (Perjanjian Kerja Bersama). IKASO juga semakin lemah dalam perjuangan kesejahteraan karyawan ketika pengusaha menekan pekerja sedemikian rupa untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan upah sekecil-kecilnya. Ketiga praktik ekonomi politik yakni komodifikasi, strukturasi, dan spasialisasi terjadi dalam kasus IKASO, yakni ekspansi bisnis yang dilakukan Solopos berdampak pada pemindahan tugas karyawan ke lini bisnis lain dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah.

Most of the articles in the Press Company Standard Verification made by the Press Council focus on the welfare of workers. To ensure that the welfare aspects of the press company are fulfilled, it is necessary to form a press union. Freedom of association itself has been regulated in the 1945 Constitution and Law Number 21 of 2000. However, in practice, the elimination of trade unions is still common, and from 2,388 media in Indonesia there are only 28 active press unions. This study then sought to identify the practice of political economy in the formation of trade unions at the Solo Pos local media, IKASO, using the three doors to Vincent Mosco's political economy, with a case study method. The results obtained showed that the formation of IKASO was not purely employee awareness but was an encouragement from Solopos businessmen with the reason to fulfill the 1984 Minister of Information Regulation regarding 20 percent share obligation with employees. After the Candy was removed, the employee's shares were bought back by the company. This is an effort to weaken the structured movement of IKASO, so that the bargaining position of employees and IKASO is getting weaker when making PKB (Collective Labor Agreement). IKASO is also getting weaker in the struggle for employee welfare when employers pressure workers in such a way as to produce as many products as possible with the smallest wages. The three practices of political economy, namely commodification, structuring, and spatialization occur in the case of IKASO, namely the expansion of business carried out by Solopos which has the effect of transferring employee duties to other lines of business with workloads that are not comparable to wages.

Kata Kunci : Ekonomi Politik, Serikat Pekerja Pers, Media Lokal, IKASO, Solopos