TSUNAMI AND URBAN PLANNING IN PADANG CITY, WEST SUMATERA: A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) ANALYSIS

STEFFI AMANDA, DR. Jafar Suryomenggolo

2019 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Gempa tahun 2009 memaksa pemerintah Kota Padang untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam perencanaan kota untuk pencegahan bencana. Perubahan ini juga dilandasi oleh pengumuman Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Padang bahwa kota memilikii risiko besar terhadap bencana alam gempa bumi dan tsunami. Hal ini juga berkaitan dengan UU Nomor 27 Tahun 2008 yang mengharuskan setiap daerah rawan bencana untuk memasukkan mitigasi bencana ke dalam program perencanaan tata ruang. Didalam undang-undang tersebut diinstruksikan daerah yang pernah terkena bencana agar merevisi perencanaan tata ruang mereka dan menyusun rencana kota baru berdasarkan program mitigasi bencana. Perencanaan tata ruang di daerah rawan bencana memerlukan pengelolaan penggunaan lahan dengan peraturan-peraturannya yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini menginvestigasi tindakan apa yang telah diambil oleh pemerintah kota Padang dalam perencanaan perkotaan untuk tujuan mitigasi dampak bencana, khususnya tsunami, setelah gempa bumi tahun 2009. Studi ini mengkaji rencana pengelolaan penggunaan lahan di kota Padang dan kesiapsiagaan darurat di daerah rawan tsunami di sana. Peta perencanaan kota dengan analisis overlay oleh alat sistem informasi geografis (GIS), metode kuantitatif, digunakan dalam analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kota pasca bencana kota Padang (2010-2030) telah memasukkan beberapa perubahan dalam rencana pengelolaan penggunaan lahan. Dalam rencana pengelolaan penggunaan lahan, pemerintah merencanakan pengembangan tambahan di sisi timur kota untuk meminimalkan risiko tsunami. Selain itu, sebagai tanggapan terhadap risiko tsunami, pemerintah juga telah melaksanakan rencana prasangka darurat tsunami yang mencakup ketersediaan fasilitas evakuasi yang tepat.

The 2009 earthquake forced the government of Padang City to make necessary changes in urban planning for the purpose of disaster prevention. The changes were also encouraged by the announcement of Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD, Regional Disaster Management Agency) of Padang city that the city faced a big risk of natural disasters such as earthquake and tsunami. This action is related to the Law number 27 Year 2008 that required every disaster-prone area to incorporate disaster mitigation into its spatial planning program. This law also instructs the areas already affected by disaster to revise their spatial planning and draw up a new urban plan based on a disaster mitigation program. Spatial planning in disaster-prone areas requires management of land use with an appropriate set of regulations. Therefore, this study investigates what action has been taken by the Padang city government in urban planning for the purpose of disaster impact mitigation, especially tsunami, after the 2009 earthquake. This study examines the land use management plan in Padang city and the emergency preparedness in the tsunami-prone areas there. Urban planning maps with overlay analyses by geographic information system (GIS) tools, a quantitative method, were used in the analysis. The results of this study show that the post-disaster urban planning of Padang city (2010-2030) has incorporated some changes in the land use management plan. In the land use management plan, the government plans additional development on the eastern side of the city to minimize tsunami risk. Besides that, in response to tsunami risk, the government has also executed a tsunami emergency prepredness plan that includes availability of appropriate evacuation facilities.

Kata Kunci : Urban Planning, GIS, Disaster, Tsunami, Earthquake, Direct Economic Impact, Evacuation