Kajian Penegakan Hukum Perikanan (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Perairan Bitung)

LEONARDO OBRING ALFA, Dr. Harry Supriyono, S.H.,M.Si.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM LITIGASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pencegahan dan pengawasan oleh Pengawas Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung terkait penangkapan ikan tanpa izin/dokumen pelayaran (illegal fishing) di perairan Bitung guna mengkaji pengaturan penegakan hukum perikanan di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa hasil karya para ahli hukum dalam bentuk buku dan jurnal; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Penelitian ini juga ditunjang dengan hasil wawancara terhadap narasumber yakni pengawas perikanan, penyidik pegawai negeri sipil dan hakim. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Kota Bitung yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan sering terjadi tindak pidana di bidang perikanan dan aparat penegak hukum di wilayah hukum pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kota Bitung sangat serius memberantas perkara tindak pidana perikanan, dibuktikan dengan banyaknya kasus tindak pidana perikanan terlebih khusus pencurian ikan di wilayah perairan Bitung yang ditangani dan membuat para pelaku tindak pidana perikanan dijatuhi sanksi pidana penjara dan sanksi denda dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perikanan. Kedua, adanya fasilitas yang belum memadai dalam menegakkan hukum di bidang tindak pidana perikanan pencurian ikan di wilayah perairan Bitung. Ketiga, pertimbangan yang semestinya dibuat oleh pengawas perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku perkara tindak pidana perikanan agar dalam proses pemeriksaan sampai kepada penegakan hukum mampu memberikan keadilan dan menyelesaikan perkara pelaku tindak pidana perikanan yakni dibuat secara jelas dan terperinci dengan membuat pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta di lapangan.

This research aims to determine the form of prevention and supervision by Fishery Supervisor Base Marine Resources and Fishery Resource Base related to unlicensed fishing/illegal fishing documents in Bitung waters to review the fishery law enforcement arrangements in the future. The research method used is normative legal research that is by examining secondary data derived from primary legal materials in the form of legislation and court decision; secondary legal materials in the form of works of jurists in the form of books and journals; and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and Indonesian dictionary. This research is also supported by interviews with resource persons such as fishery supervisors, civil servant investigators and judges. Data analysis in this research is done qualitatively and the result is submitted descriptively. The result of research indicate that: first, Bitung city which have marine and fishery resources often happened crime in fishery field and law enforcement apparatus in jurisdictional area of supervision of marine resources and fishery of Bitung city very serious to eradicate the case of fishery crime, evidenced by the number especially the case of fish crime in Bitung waters territory handled and make the perpetrators of criminal act of fishery shall be punished by imprisonment sanction and fine sanction in the eradication of fishery crime. Secondly, the existence of inadequate facilities in enforcing the law in the field of fishery crime of fish theft in the territorial waters of Bitung. Thirdly, consideration should be made by Fishery Supervisor and fishery investigator in imposing sanction to the perpetrator of case of fishery crime so that in the process of examination until to law enforcement able to give justice and solve case of perpetrator of fishery crime that is made clearly and detailed by making consideration based on the evidence and facts on the ground.

Kata Kunci : Pencurian Ikan, Perikanan, Penegakan Hukum