PENEGAKAN HUKUM KAPAL IKAN ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

RATIH MARDHIKAWATI, Prof. Dr. AGUSTINUS SUPRIYANTO, S.H.,M.Si

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini ini membahas tentang penegakan hukum kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fishing) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) semakin tahun semakin meningkat. Karena hal tersebut negara Republik Indonesia menderita kerugian yang besar dari tindakan illegal fishing ini. Khusus untuk kapal ikan asing para pelaku illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS 1982 hanya mengatur pidana denda dan melarang adanya hukuman badan apabila tidak ada perjanjian diantara negara yang bersangkutan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 telah memberlakukan hal ini, yaitu dengan memberikan denda terhadap para pelaku illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun dalam beberapa kasus apabila tidak mampu untuk membayar denda maka dijatuhkan pidana tambahan berupa pidana kurungan pengganti denda. Dari permasalahan yang ada, penulis mencoba menganalisa dengan menghadapkan hukum Nasional dan hukum Internasional yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum dalam menangani tindak pidana penangkapan ikan secara Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna menanggulangi illegal fishing oleh kapal ikan asing terutama yang terjadi di ZEEI, salah satu upaya tersebut adalah penenggelaman kapal yang diharapkan dapat memberikan efek jera pada para pelaku.

This study discusses the law enforcement of foreign fishing vessels that carry out illegal fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone. Illegal fishing by foreign fishing vessels in the territory of the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) is keep increase every year. Because of this, the Republic of Indonesia suffered a large loss from this illegal fishing action. Spesific for foreign fishing vessels perpetrators of illegal fishing in the Exclusive Economic Zone area, UNCLOS 1982 only regulates criminal penalties and prohibits the existence of corporal punishment if there is no agreement between the countries concerned. Indonesia as a country that has ratified UNCLOS 1982 has implemented this, namely by giving a fine against perpetrators of illegal fishing in the territory of the Indonesian Exclusive Economic Zone, but in some cases if it is unable to pay fines, additional penalties will be imposed in the form of imprisonment instead of fines. Of the problems that exist, the author tries to analyze by confronting the applicable national law and international law in order to obtain legal certainty in dealing with illegal fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone. Various efforts have been made by the Government of Indonesia to tackle illegal fishing by foreign fishing vessels, especially those that occur in ZEEI, one of these efforts is sinking the ship which is expected to provide a deterrent effect on the perpetrators.

Kata Kunci : illegal fishing, foreign fishing vessels, ZEEI, UNCLOS 1982