TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN AKTA HIBAH BERDASARKAN PASAL 1688 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Cbn)

FEBRIANI LAWINDRA, Dr. Ninik Darmini, S.H.,M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bagaimana akibat hukum akta hibah tanah yang telah dibatalkan dan pertanggungjawaban seorang notaris atas batalnya akta hibah yang telah dibuatnya berdasarkan kasus pada putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Cbn. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Cara pengumpulan data yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Cbn dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun dalam laporan yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Pada kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Cbn, akibat hukum atas akta hibah tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik penggugat. Akta hibah tersebut batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 1688 KUHPerdata dimana telah terpenuhinya salah satu persyaratan dimana perbuatan penerima hibah telah terbukti dan membahayakan nyawa si pemberi hibah. Penerima hibah juga telah menelantarkan si pemberi hibah dan melakukan kejahatan terhadap diri si pemberi hibah. (2) Pada kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Cbn, pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam membuat akta otentik, Notaris/PPAT harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan oleh Notaris/PPAT. Namun, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris/PPAT melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris/PPAT yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris/PPAT hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Dalam kasus diatas meskipun notaris menjadi turut tergugat tetapi notaris tidak melakukan kesalahan atas akta hibah yang telah dibuatnya sehingga notaris dalam kasus diatas hakim hanya memerintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan negeri tersebut.

This research aims to find out, examine, and analyze how the legal consequences of the canceled land grant deed and the accountability to notary for the cancellation the grant deed which has been made based on the case in the verdict of the Cibinong District Court Number 54 / Pdt.G / 2014 / PN.Cbn. This research is a normative research in which this research is conducted using data sources obtained from secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approach used is the law approach and case approach. The way to collect data is to read and study the regulations, the verdict of the Cibinong District Court Number 54 / Pdt.G / 2014 / PN.Cbn and other books relating to research material. When data obtained then analyzed qualitatively and arranged in descriptive reports. The conclusions obtained from this study are: (1) In the case of the Cibinong District Court's decision Number 54 / Pdt.G / 2014 / PN.Cbn, the legal consequences of the land grant deed which is the object of the dispute are legal to the plaintiff. The grant deed is null and void by law. This is based on Article 1688 of the Civil Code where one of the conditions has been fulfilled where the recipient's actions have been proven and endanger the life of the grantor. Grant recipients have also abandoned the grantor and committed a crime against the grantor. (2) In the case of the decision of the Cibinong District Court Number 54 / Pdt.G / 2014 / PN.Cbn, the responsibility of the Notary / PPAT in making authentic deeds, the Notary / PPAT must be responsible if the Notary / PPAT made an error. However, if the element of error or violation occurs from the parties, so long as the Notary / PPAT carries out its authority in accordance with the regulations. The notary / PPAT concerned cannot be held accountable, because the Notary / PPAT only records what is conveyed by the parties to be stated in the deed. In the above case, even though the notary becomes the defendant but the notary does not make a mistake on the grant deed that has been made so that the notary in the above case the judge only orders to submit and obey the court's verdict.

Kata Kunci : Akta Hibah, Pertanggungjawaban Notaris, Putusan Pengadilan Negeri