AKIBAT HUKUM TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERKARA WANPRESTASI SURAT PERJANJIAN KERJA OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1646 K/PDT/2013)

PUTRI EKA DEWI, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji: 1) Dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1646 K/Pdt/2013 yang menguatkan Putusan Nomor 116/PDT/2012/PT.KT.SMDA. jo. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. dan 2) Akibat hukum dari tidak dipertimbangkannya klausula arbitrase pada Putusan Nomor 1646 K/Pdt/2013. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian pustaka yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1646 K/Pdt/2013 yang menguatkan Putusan Nomor 116/PDT/2012/PT.KT.SMDA jo. Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. adalah bahwa PT. Sinar Baru Permai telah dapat membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan telah melakukan wanprestasi yang merugikan PT. Sinar Baru Permai. 2) Akibat hukum dari tidak dipertimbangkannya klausula arbitrase pada Putusan Nomor 1646 K/Pdt/2013 adalah bahwa Putusan Nomor 1646 K/Pdt/2013 tersebut harus dianggap benar sampai diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hal tersebut berdasarkan adanya asas res judicata pro veritate habetur, yaitu putusan Hakim harus dianggap benar, dan para pihak wajib mematuhi putusan tersebut. Terhadap Putusan Nomor 1646 K/Pdt/2013 dapat diajukan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

This study aims to find out and examine: 1) The basis for consideration of the Judge in Decision Number 1646 K / Pdt / 2013 which confirms Decision Number 116/PDT/2012/PT.KT.SMDA. jo. Decision Number 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. and 2) Legal consequences of not considering arbitration clauses in Decision Number 1646 K/Pdt/ 2013. This study is a normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in legislation and court decisions. This study uses secondary data. Secondary data is data obtained from library research in the form of legal materials. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that: 1) The basis for consideration of the Judge in Decision Number 1646 K/Pdt/2013 which confirms Decision Number 116/PDT/ 2012/ PT.KT.SMDA jo. Decision Number 06/Pdt.G/2012/PN.Tg.Slr. is that PT. Sinar Baru Permai has been able to prove that the Government of Bulungan Regency has defaulted on PT. Sinar Baru Permai. 2) The legal consequence of not considering the arbitration clause in Decision Number 1646 K/Pdt/2013 is that the Decision Number 1646 K/Pdt/2013 must be considered correct until another decision is made by a higher court. This is based on the existence of the principle of res judicata pro veritate habetur, namely the judge's decision must be considered correct, and the parties must comply with the decision. Against Decision Number 1646 K/Pdt/ 2013 extraordinary legal efforts can be put forward, namely the judicial review by the Supreme Court.

Kata Kunci : Klausula Arbitrase, Wanprestasi, Mahkamah Agung, Arbitration Clause, Breach of Contract, Supreme Court