TINDAKAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN: STUDI KASUS PT BIG BIRD DALAM PUTUSAN NO: 2845K/Pdt/2017
LILA PUTRI AZALIA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum
2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak yang dimiliki ahli waris saat pemberi waris yang memiliki harta berupa saham di sebuah perseroan meninggal dunia. Kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab perseroan dalam mendaftarkan ahli waris kedalam daftar pemegang saham (DPS) perseroan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang menggabungkan antara penelitian hukum doktriner perpustakaan yang dalam hal ini mencakup norma-norma dan aspek-aspek teori hukum, dengan penambahan unsur pengidentifikasian putusan Mahkamah Agung Nomor 2845 K/Pdt/2017 serta wawancara dengan hakim yang berkenan memberikan pandangan terhadap permasalahan-permasalahan hukum seputar menjalankan sebuah perseroan dan perusahaan yang sedang mengalami kasus serupa dengan PT Big Bird. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, akibat dari tidak dicatatkannya nama para ahli waris kedalam DPS perseroan oleh Direksi PT Big Bird, ahli waris tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap kepengurusan Direksi PT Big Bird selama ini, karena para ahli waris belum sah dikatakan sebagai pemegang saham sehingga hak-hak pemegang saham sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT) belum melekat pada ahli waris. Kedua, peraturan di Indonesia belum melindungi hak-hak bagi pihak ketiga yang memiliki kerugian akibat adanya kelalaian yang disebabkan oleh seorang Direksi dalam sebuah perseroan, sehingga atas kejadian dalam kasus ini, para ahli waris tersebut tidak memiliki legal standing sebagai pemegang saham PT Big Bird.
This research was conducted to determine and analyze the rights of the heirs when a testator who has a will in a form of shares in a company has passed away, and also in related to the Directors responsibility to register the heirs into the companys shareholders register (DPS). This research was conducted using normative empirical method which combine the doctrines and literatures and also includes the norms and legal theory in connection with the identification of Supreme Court Decision No: 2845 K/Pdt/2017 and an interview with a Judge who is pleased to give an input towards the legal issues that are likely to arise in the day-to-day aspect managing a company, and an interview with a company which has similar case with PT Big Bird. This research obtained the following conclusions: first, the consequences of not registering the names of the heirs into the company's shareholders register by the Directors of PT Big Bird, the heirs does not have any rights to file a lawsuit against the management of the Directors of PT Big Bird all this time, because the heirs have not been stated as PT Big Bird shareholders yet, thus the rights of shareholders, as stipulated under Law No.: 40 Year 2007 regarding Company Law, has not prevail to the heirs. Second, unfortunately the Indonesian Law does not cover the rights of third party who suffer loss about the negligence of the management of the Director, in consequences to this, the heirs do not have legal standing towards their rights as shareholders.
Kata Kunci : Hak-hak, Direksi, Tanggung Jawab, Ahli Waris, Pemegang Saham