Tinjauan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Putusan PTUN Yogyakarta Nomor: I/P/FP/2017/PTUN.YK)

A.F YOGI AMIJAYA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2019 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan eksekusi tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor : I/P/FP/2017/PTUN.YK Peradilan Tata Usaha Negara dan perlindungan hukum pemohon terhadap eksekusi putusan yang tidak dijalankan. Penelitian ini berjenis penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif dengan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan ketidak patuhan pejabat pemerintah dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 1/P/FP/2017/PTUN.YK, yang memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Letter C nomor 212 seluas 79.250M2 atas nama pemohon tidak terlaksana, tidak dijalankan oleh tergugat dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua pemohon, walaupun pertimbangan hakim bahwa tanah tersebut merupakan bagian warisan pemohon berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No: 178 PK/Perd/1981. Perlindungan hukum pemohon yaitu diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu berupa sanksi adminitrasi sedang, ringan dan berat.

This research aims to determine and investigate the execution that is not in accordance with what was stipulated by the Administrative Court Decision No: I/P/FP/2017/PTUN.YK and plaintiff protection against decisions that are not executed. This is an empiric normative research with a descriptive nature, its secondary data are from primary, secondary, and tertiary legal materials. The secondary data were obtained from a literature research using a document study data collection tool. The primary data were obtained directly from respondents and resource persons by means of interviews. The data were then analyzed using a qualitative method. The research results show that there has been an act of disobedience by a government official in executing a legally binding court decision, in this case Yogyakarta Administrative Court decision No. 1/P/FP/2017/PTUN.YK, which orders the defendant to submit a C Letter Land Ownership Statement No. 212, as wide as 79,250 m2 in the name of the plaintiff, was not carried out, not performed by the defendant with a reason that the land was an inheritance from the plaintiff parents, even though the judge consideration concluded that the land was part of the plaintiff inheritance based on a Judicial Review Decision No. 178 PK/Perd/1981. Plaintiff legal protection is stipulated in Article 116 of Law No. 51 of 2009 on Administrative Court and Article 81 of Law No. 30 of 2004 in the form of light, medium, and severe sanctions.

Kata Kunci : Eksekusi Putusan, Perlindungan Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara